Palu, Teraskabar.id – Muhammad Safri Kritik tata kelola hilirisasi setelah krisis yang melanda PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memicu gelombang pemutusan hubungan kerja, menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengguncang fondasi ekonomi Kabupaten Morowali Utara.
Peristiwa ini tidak hanya menyoroti persoalan sebuah perusahaan, tetapi juga membuka perdebatan lebih luas mengenai ketahanan model hilirisasi nikel Indonesia yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia selama beberapa tahun terakhir mendorong hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah mineral.
Kebijakan tersebut berhasil menarik investasi bernilai besar. Produksi nikel pun meningkat pesat.
Namun, krisis PT GNI memperlihatkan tantangan yang muncul ketika ekonomi daerah bertumpu pada satu industri utama.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa fondasi kebijakan hilirisasi masih membutuhkan pembenahan mendasar.
Menurutnya, ketergantungan terhadap satu sektor telah menciptakan kerentanan ekonomi yang besar.
“Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan investor. Ketika satu perusahaan mengalami masalah, ekonomi daerah langsung terpukul. Artinya, struktur ekonomi Morowali Utara masih sangat rentan karena terlalu bergantung pada industri tertentu,” tegas Safri, Senin (13/7/2026).
Safri Kritik Tata Kelola Hilirisasi: Krisis PT GNI Membuka Persoalan yang Lebih Dalam
Safri menilai perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada dampak pemutusan hubungan kerja.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengusut akar persoalan yang menyebabkan perusahaan mengalami tekanan.
Karena itu, ia kembali mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI.
Audit tersebut, menurutnya, harus mencakup kondisi keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap komitmen investasi, standar keselamatan kerja, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Audit total harus dilakukan agar publik mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada dampak PHK, tetapi juga harus mengevaluasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Safri mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap industri pengolahan nikel.
Legislator asal daerah pemilihan Morowali-Morowali Utara ini menilai gejala penurunan produksi semestinya dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, pemerintah memiliki kesempatan mengambil langkah pencegahan sebelum ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
“Pemerintah harus menjelaskan mengapa tanda-tanda penurunan produksi dan memburuknya kondisi perusahaan tidak direspons sejak awal. Jangan sampai negara baru bergerak setelah ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Ketimpangan Fiskal Menjadi Sorotan
Di sisi lain, Safri Kritik tata kelola hilirisasi juga menyentuh persoalan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil tambang.
Menurutnya, Morowali Utara telah memberikan kontribusi ekonomi bernilai sangat besar kepada negara.
Namun, ketika industri mengalami krisis, beban sosial justru lebih banyak dipikul pemerintah daerah.
“Selama bertahun-tahun Morowali Utara menyumbang triliunan rupiah bagi negara dari sektor pertambangan. Namun ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, daerah justru dibiarkan menanggung dampaknya sendiri. Ini merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui besarnya investasi maupun penerimaan negara.
Sebaliknya, kebijakan itu juga perlu memastikan daerah penghasil memiliki daya tahan menghadapi perlambatan industri.
Safri Kritik Tata Kelola Hilirisasi: Dana Mitigasi dan Perlindungan Daerah Tambang
Sebagai solusi, Safri mengusulkan pembentukan dana mitigasi khusus bagi daerah penghasil tambang.
Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah ketika perusahaan menghadapi krisis.
“Daerah jangan hanya menerima dampak lingkungan ketika industri berjalan, tetapi kemudian ikut menanggung seluruh beban ketika perusahaan bermasalah. Sudah saatnya pemerintah membentuk dana mitigasi bagi daerah tambang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja baru.
“Di balik sekitar 1.800 pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada ribuan anggota keluarga yang ikut terdampak. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara,” tegasnya.
Evaluasi Hilirisasi Menjadi Momentum
Bagi Safri, Safri Kritik tata kelola hilirisasi bukan sekadar kritik terhadap satu perusahaan. Sebaliknya, ia memandang krisis PT GNI sebagai momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, indikator keberhasilan hilirisasi harus melampaui angka investasi dan ekspor. Kebijakan tersebut juga harus menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, memperkuat PAD, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
“Morowali Utara telah menyumbangkan kekayaan alam bernilai triliunan rupiah kepada negara. Ironisnya, ketika industri mengalami krisis, yang pertama merasakan penderitaan justru masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Safri.
Pada akhirnya, ia kembali mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret melalui audit total terhadap PT GNI sekaligus mengevaluasi arah hilirisasi nasional. Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan industri tidak hanya tercermin pada angka produksi nikel, tetapi juga pada kemampuan negara melindungi daerah penghasil dan masyarakat yang menjadi fondasi utama pembangunan.
“Pemerintah pusat harus turun tangan melakukan audit total terhadap PT GNI, mengevaluasi seluruh kebijakan hilirisasi, serta memastikan daerah penghasil memperoleh perlindungan fiskal dan ekonomi yang adil. Hilirisasi yang baik bukan hanya menghasilkan nikel, tetapi juga menjamin keberlanjutan pekerjaan, meningkatkan PAD, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. (G)
