Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menegaskan bahwa polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak boleh menggeser perhatian publik dari masalah yang jauh lebih mendesak. Pada pernyataan resminya, Safri tegaskan kerusakan lingkungan dan tingginya kecelakaan kerja sebagai isu utama yang harus segera ditangani pemerintah pusat.
“Kita jangan terjebak pada isu baru yang membuat kita lupa pada luka lama. Polemik bandara ini jangan sampai membuat kita lupa atau mengalihkan perhatian dari rangkaian masalah struktural yang berulang di kawasan IMIP,” ujar Safri.
Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat harus kembali memprioritaskan keselamatan pekerja, pengelolaan lingkungan serta hubungan perusahaan dan masyarakat. Menurutnya, perhatian yang teralihkan justru dapat memperburuk rangkaian persoalan yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.
Dalam rilis resminya pada Sabtu (29/11/2025), Safri memaparkan tiga persoalan yang perlu ditangani segera. Pertama, tingginya kasus kecelakaan kerja. Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mencatat delapan kecelakaan kerja sepanjang 2025, dengan tujuh pekerja meninggal dunia.
“Ini bukti bahwa IMIP bukan sekadar kawasan industri, tetapi telah menjadi ladang kematian bagi pekerja. Setiap nyawa yang hilang adalah kegagalan perusahaan serta kegagalan negara dalam menjamin keselamatan,” tegasnya.
Masalah kedua adalah kerusakan lingkungan akibat operasional sejumlah tenant. Safri menyoroti dugaan pelanggaran izin lingkungan oleh PT QMB New Minerals yang hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut tegas.
“Temuan Timwas KLH terhadap PT QMB New Minerals dibiarkan begitu saja. Padahal dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis di sekitar kawasan,” jelasnya.
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus memperbaiki pola pengawasan dan memastikan tidak ada lagi hambatan birokrasi yang membuat persoalan berulang. Dalam konteks itu, ia kembali mengingatkan bahwa isu bandara tidak boleh menjadi pengalih perhatian dari persoalan kritis yang selama ini ia suarakan, termasuk saat Safri tegaskan kerusakan lingkungan sebagai ancaman jangka panjang.
Safri mendesak agar kementerian dan lembaga terkait mengambil langkah sistematis untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama di kawasan industri strategis seperti IMIP. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah kerap kesulitan mengakses kawasan tersebut, sehingga peran pemerintah pusat menjadi sangat penting. Menurutnya, koordinasi yang lemah hanya akan membuka peluang terjadinya kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.
“Jokowi adalah masa lalu. Sekarang kita harus menatap ke depan. Tidak boleh ada pembiaran yang berulang, termasuk ketika Pemprov Sulteng pernah mengalami hambatan dalam mengawasi kawasan industri itu,” katanya.
Dengan pernyataan ini, Safri tegaskan kerusakan lingkungan sebagai prioritas yang tak boleh tertutupi oleh isu bandara. Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja dan perlindungan lingkungan adalah fondasi utama yang harus dijaga pemerintah.
Melalui momentum ini, kembali Safri tegaskan kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja sebagai persoalan paling mendesak yang memerlukan tindakan konkret dan segera. (Ghaff/Teraskabar).
