Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, tampil lantang menyuarakan pandangannya terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegur para gubernur karena memprotes pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, sikap Mendagri justru bisa menimbulkan salah tafsir dan mencederai semangat kerja sama antara pusat dan daerah.
Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD, Safri menilai bahwa kebijakan fiskal seharusnya diiringi dengan dialog terbuka. Ia menegaskan, para gubernur bukan sedang melawan pemerintah pusat, melainkan memperjuangkan rakyat di wilayahnya yang terdampak langsung oleh pemotongan anggaran.
“Komentar yang menyudutkan kepala daerah tidak bijak. Mereka itu sedang bekerja keras memastikan rakyatnya tetap mendapat pelayanan terbaik,” ujarnya penuh semangat, Kamis (16/10/2025).
Dalam pandangan Sekretaris Komisi III DPRD tersebut, pemotongan TKD membawa konsekuensi besar bagi daerah, terutama di wilayah yang masih bergantung pada dana transfer. Ia mencontohkan bahwa pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program sosial bisa tersendat jika anggaran dikurangi secara drastis.
“Sulit bicara pemerataan pembangunan kalau keuangan daerah terus ditekan. Pemerintah pusat harus peka terhadap kondisi di lapangan,” tambah Safri.
Safri juga menyinggung pentingnya kebijakan yang berpihak pada daerah. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memahami realitas masyarakatnya lebih baik dibanding pejabat di Jakarta. “Kalau para gubernur bersuara, itu bukan bentuk pembangkangan, tapi wujud tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu menyoroti keselarasan antara visi daerah dan nasional, seperti Program 9 BERANI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah.
“Kalau anggaran dikurangi, bagaimana program prioritas bisa berjalan? Suara kepala daerah seharusnya dipandang sebagai masukan, bukan kritik destruktif,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Safri mengajak Mendagri membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. “Demokrasi akan hidup bila kepala daerah berani bicara jujur. Jangan bungkam suara mereka. Kalau pemerintah pusat ingin daerah mandiri, berilah kewenangan dan regulasi yang mendukung,” pungkasnya.
Dengan gaya lugas dan terbuka, Safri menutup pesannya dengan nada optimis: “Kalau semua pihak mau mendengar, kita bisa wujudkan pemerintahan yang adil, mandiri, dan berpihak pada rakyat.” pungkasnya.(Ghaff/Teraskabar).
