Oleh Andika
DI BANYAK negara demokrasi, partai politik adalah penghubung utama antara rakyat dan kekuasaan. Tapi di Indonesia, belakangan ini, koneksi itu makin terasa longgar. Rakyat makin jauh dari proses politik, sementara partai makin tersentral pada kepentingan segelintir elitedi pusat.
Salah satu akar dari keterasingan ini adalah pemusatan kepentingan; pemusatan kekuasaan; pemusatan keputusan, dan arah strategi, sepenuhnya di tangan pengurus pusat.
Kondisi demikian itu, menggambarkan apa yang disebut dengan sentralisme partai. Sebuah kondisi pengelolaan partai yang terasa sangat tua, berkarat, dengan aroma kental era perang dunia ke 2.
Dalam struktur seperti ini, suara kader dari bawah tidak terdengar, suara rakyat di daerah tidak diperhitungkan, dan ruang berpikir di luar pusat menjadi sempit, bahkan nyaris nihil.
Alur dan makna kekuasan berputar-putar di aras aliran komando baja yang tak bisa didobrak oleh aliran aspirasi kader semata.
Dampaknya tidak main-main: partai kehilangan vitalitas, kader kehilangan peran dalam realitas sehari-hari warganya, dan pada akhirnya politik kehilangan kepercayaan. Dampaknya, semua proses politik lebih banyak ditentukan oleh transaksi, bukan partisipasi; oleh jaringan elite, bukan dinamika akar rumput. Riuh seperti pasar barter, tukar menukar kepentingan di tingkat elit.
Situasi seperti itu, bayangkan, dioperasikan dalam medan politik yang serba menuntut keterbukaan, dalam era banjir informasi.
Padahal sesungguhnya rakyat tidak pernah kehilangan minat pada politik. Rakyat hanya cukup kecewa karena politik yang dijalankan tidak lagi mencerminkan suara mereka. Rakyat tak menolak partai. Tetapi menolak untuk dikendalikan oleh proses yang tak memberi tempat pada aspirasi lokal.
Saya kira, sudah saatnya kita tegas untuk menghentikan cara-cara lama ini. Sekarang adalah momen yang tepat, membangun partai politik yang berbasis otonomi kader dan daerah.
Otonomi Partai bukanlah bentuk pembangkangan terhadap pusat, melainkan bentuk pemulihan atas relasi partai dengan rakyat. Ia memberi ruang bagi pengurus di daerah untuk menyusun strategi politik sesuai konteks sosial mereka. Ia mendorong kader untuk tidak hanya loyal, tapi juga berpikir, berinisiatif, dan tumbuh menjadi pemimpin.
Otonomi partai tidak menciptakan kekacauan. Justru sebaliknya, otonomi memperkuat keutuhan partai karena semua tingkatan merasa terlibat dan bertanggung jawab atas arah gerak partai.
Model partai yang terlalu tersentral memang mungkin tampak rapi di atas kertas, tetapi ia kering dan beku di lapangan. Tak ada kehidupan politik sejati yang bisa tumbuh dalam sistem yang hanya berjalan satu arah. Dalam banyak kasus, justru sentralisme itulah yang melemahkan partai dari dalam.
Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya mengalir dari bawah ke atas. Tetapi jika seluruh proses politik hanya ditentukan dari atas, maka rakyat hanya menjadi penonton dalam sistem yang seharusnya mereka miliki.
Itulah Ironi Besar dari Sentralisme
Dengan Otonomi Partai, kita membuka ruang hidup bagi politik untuk kembali ke akarnya: rakyat.
Kita mendorong partai hadir bukan hanya menjelang pemilu, tetapi setiap hari di tengah warga. Kita membentuk kader yang bukan hanya pelaksana, tetapi pemikir dan pemimpin lokal. Dan yang terpenting, kita membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap politik sebagai alat perjuangan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Bagaimana pun, sentralisme adalah warisan dari masa politik yang mengandalkan komando. Tapi zaman berubah. Masyarakat hari ini menuntut partisipasi, dialog, dan kepercayaan. Dalam konteks itulah, Partai Gema Bangsa menjadi relevan, ia hadir untuk mengubah dari struktur yang kaku menjadi sistem yang lebih dinamis.
Atas gagasan itu pula, sebagai takdir sejarah kelahirannya. Partai Gema Bangsa datang untuk mengakhiri sentralisme partai melalui perspektif baru, Otonomi Partai. Gagasan ini sebagai kelanjutan dari pikiran otentik yang oleh kata Bung Hatta menyebutnya, “kita butuh Persatuan bukan persatean”.
Misi persatuan nasional yang sejati tidak hanya kuat di pusat, tapi sudah seharusnya tumbuh di seluruh pelosok nusantara. Hanya dengan demikian, politik yang bermakna menjadi mungkin, jika rakyat merasa ikut memiliki arah dan tujuannya. (***)
