Luwuk, Teraskabar.id – Sulawesi Tengah (Sulteng) evaluasi capaian program prioritas nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui rapat koordinasi (Rakor) dipimpin Gubernur Anwar Hafid.
Rakor untuk memastikan program prioritas nasional berjalan selaras di seluruh kabupaten/kota tersebut digelar pada Senin (17/11/2025), di Estrella Hotel and Conference Center, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dihadiri bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.
Hadir pula sejumlah pejabat Forkopimda, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim, Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat, Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng dan Sulbar Yudhi Riandy.
Rakor tersebut sekaligus merumuskan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan 100 persen program Asta Cita pada 2026 di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Dr. Anwar Hafid menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program Astacita, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program ketahanan pangan.
“Ini adalah rapat koordinasi pertama yang kita selenggarakan di penghujung tahun untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden di Sulawesi Tengah. Para bupati dan wali kota akan memaparkan capaian Astacita di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa seluruh kepala daerah wajib memastikan penyusunan RPJMD 2025–2030 selaras dengan kerangka pembangunan nasional yang berpedoman pada Astacita.
Ia pun mengingatkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan diberikan secara optimal kepada daerah yang melaksanakan program prioritas nasional. Sebaliknya, program yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat harus dibiayai dengan APBD masing-masing.
Merujuk penjelasan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Anwar Hafid menyampaikan bahwa pada 2026 anggaran kementerian/lembaga diproyeksikan meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan anggaran pemerintah daerah menurun hingga 40%.
“Artinya, kita harus lebih kreatif. Password untuk mendapatkan alokasi anggaran itu adalah Astacita. Selama program kita selaras dengan Astacita, dukungan dana dipastikan mengalir,” tegasnya.
Gubernur Anwar mengatakan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2026 harus dilihat sebagai peluang untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih (KMP), dan program ketahanan pangan.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiskal, tetapi bagian dari strategi perencanaan,” ujar Gubernur Anwar.
Solusi dari kebijakan pemangkasan anggaran tersebut, kata Gubernur, yaitu dengan memasifkan program-program yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Sepanjang program Astacita itu kita ajukan, maka dana pasti akan meluncur ke daerah,” kata Gubernur Anwar.
Sulteng Evaluasi Capaian Asta Cita Bersama MBG dan Sekolah Rakyat
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia, Gubernur menyoroti meningkatnya permintaan pangan lokal, terutama ayam, telur, dan sayuran. Namun produksi Sulawesi Tengah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.
Gubernur Anwar menargetkan semua sekolah di Sulteng sudah harus terlayani program MBG pada 2026. Begitu juga dengan program prioritas lainnya.
“Kalau ini terjadi, saya yakin dan percaya, anggaran besar yang akan masuk di Sulawesi Tengah akan menggerakkan roda ekonomi daerah,” tuturnya.
Ia juga memaparkan perkembangan Program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Tojo Una-Una, Sigi, dan satu unit di tingkat provinsi. Program yang membiayai penuh pendidikan anak dari keluarga tidak mampu itu dinilai efektif menekan angka kemiskinan. Dalam waktu dekat, Sekolah Rakyat berkapasitas 1.000 siswa akan mulai dibangun.
Di sektor kesehatan, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan karena dinilai efisien dalam menekan biaya layanan melalui deteksi dini. Sementara Program Koperasi Merah Putih di beberapa daerah masih terkendala ketersediaan lahan.
Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan bahwa setiap program yang dibuat harus memberi manfaat langsung kepada warga miskin. “Setiap program harus menyentuh langsung ke rakyat miskin. Kalau tidak ada, tolak,” tegas Gubernur Anwar.
“Saya sangat berharap kerja sama yang baik dari semua kepala daerah, bagaimana caranya supaya Astacita Bapak Presiden pada 2026 bisa terwujud 100 persen di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menyukseskan agenda nasional.
“Tidak ada persoalan besar yang bisa diselesaikan tanpa kerja sama. Saya berharap seluruh pimpinan daerah terus bersinergi menyukseskan Astacita pada 2026. Ini harapan kita bersama untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah menandatangani MoU tentang sinkronisasi data spasial dan tekstual menuju kebijakan satu peta: Sulteng Satu Data Pertanahan.
“Ke depan, kepala daerah sudah bisa punya peta terkait objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jadi, kalau ada kasus tanah, tinggal buka aplikasinya,” ujar Gubernur Anwar.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian program prioritas nasional di wilayahnya masing-masing. Sulteng evaluasi capaian Astacita ini melalui rakor, selanjutnya akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. (red/teraskabar)
