Palu, Teraskabar.id– Musyawarah Daerah (Musda) II Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulawesi Tengah, menempatkan Syarifuddin Hafid, SH., MM., sebagai ketua secara aklamasi.
Musda HNSI ini berlangsung di hotel The Syah Sabtu (23/8/2025). Sebelumnya, DPD HNSI Sulteng diketuai oleh mantan Bupati Banggai, Herwin Yatim. Di penghujung periode kepengurusan, Syarifuddin Hafid didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt).
Syarifudin Hafid, selaku ketua terpilih HNSI Sulteng 2025-2030 dalam sambutannyan menegaskan HNSI merupakan organisasi berbasis nelayan dan nonpolitik.
“Organisasi ini jauh dari politik, di sinilah tempatnya kalau kita ingin membangun nelayan bersama-sama. “HNSI harus menjadi rumah besar nelayan, tempat berjuang bersama sekaligus tonggak utama membangun masa depan perikanan dan kelautan yang lebih baik,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin Hafid mengawali sambutannya dengan menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan. Ia mengisahkan sepenggal cerita mengenai fakta kehidupan nelayan yang berada di Kabupaten Morowali secara khusus dan Sulteng secara umum.
Menurut Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng ini, kesejahteraan nelayan di wilayah ini jauh tertinggal dibanding dengan nelayan dari Makassar dan Kendari. Padahal, di Morowali terdapat banyak industri besar yang sangat potensial untuk pemasaran hasil tangkap para nelayan.
“Morowali itu tempat industri besar yang sangat membutuhkan suplai ikan,” ujarnya.
Melalui wadah HNSI ini, Syarifuddin Hafid mengajak pemangku kepentingan yang terkait untuk bersama-sama berjuang mengangkat kesejahteraan para nelayan. Hasil tangkap para nelayan, bukan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pangan keluarganya untuk hari itu.
“Yang selama itu, nelayan turun melaut, hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangganya saja dan dia jual kepada tetangga tetangganya saja jika ada kelebihan hasil melaut, kalau begini kondisinya, sampai kapan mereka bisa sejahtera,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan visi bersama serta dukungan sarana dan prasarana modern. Membandingkan nelayan di luar Provinsi Sulteng, sarana dan prasarana mereka itu sudah berbasis teknologi. Walau tak dinafikan, sudah ada sebagian nelayan di Sulteng memiliki sarana dan prasarana berbasis teknologi.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Syarifuddin Hafid menekankan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Karena laut juga merupakan warisan untuk generasi selanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng Arif Latjuba menjelaskan, jumlah nelayan di Sulawesi Tengah sebanyak 94.887 orang, dengan produksi perikanan tangkap pada 2024 hampir menyentuh 300 ribu ton. Jenis tangkapan perikanan kelautan tersebut terdiri dari ikan pelagis kecil, pelagis besar, ikan demarsal, dan ikan karang.
“Termasuk okctopus yang berkaitan dengan molusca, juga banyak dihasilkan di perairan kita ini,” kata Arif.
Hasil tangkapan nelayan perikanan tangkap ini berasal dari empat wilayah pengelolaan perairan laut yaitu Selat Makassar, Teluk Tolo, Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Dukungan armada atau kapal perikanan tangkap sebanyak 49.613 unit, terdiri perahu tanpa mesin kurang lebih 4.569 unit, kapal bermesin tempel di bawah tonase 5 GT sebanyak 41.756 unit, dan kapal tangkap di atas tonase 5 GT hingga 50 GT sebanyak 3.288 unit.
Selain itu, DKP Sulteng juga mengembangkan program smart fishing, sebagai panduan bagi nelayan ketika turun melaut untuk menangkap ikan.
“Jadi bukan mencari ikan, tapi tepat sasaran, waktu efisiensi, sehingga kita mencoba mengadakan smart fishing untuk nelayan kita,” ujarnya.
DKP Provinsi Sulteng dengan dukungan kabupaten kota ujar Arif, sejak tahun 2022 sudah merancang skema pemberian bantuan untuk program pengentasan kemsikinan. Bantuan ini menyasar 26.957 rumah tangga miskin, di mana sebanyak 7.899 rumah tangga tergolong dalam Desil I.
Sekaitan dengan infrastruktur kelautan dan perikanan, DKP Sulteng sudah memprogramkan pada tahun anggaran 2025.
“Untuk konfirmasi validitasnya, bisa diperoleh dari pak Agus, mantan direktur jenderal Perikanan Tangkap KKP RI yang kebetulan hadir pada kegiatan ini. Beliau tahu persis untuk Sulteng,” ujarnya.
Bahkan, DKP Sulteng juga telah mengusulkan kepada KKP alokasi dana sebesar Rp43 Miliar untuk tahun anggaran 2025 ini. Anggaran ini recananya untuk membiayai pembangunan pelabuhan perikanan dan sektor-sektor yang berkaitan dengan budidaya.
“Namun, sayang efisiensi digalakkan oleh pemerintah pusat dan kami tidak mendapat apa apa dari angka 43 miliar itu,” kata Arif.
Ia berharap, usulan anggaran itu masih bisa diperjuangkan untuk tahun 2026 melalui kekuatan lobi para pengurus DPP HNSI, terutama lobi bendahara DPP HNSI. Karena di struktur kepengurusan DPP, banyak diisi oleh anggota Komisi IV DPR RI.
Pada Musda II HNSI Wakil Gubernur Sulteng dr.Rany A Lamadjido didapuk untuk membukanya.
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A Lamadjido menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan nelayan dari PPI Ogoamas, PPI Donggala, PPI Ogotua, dan PPI Ampana.
Turut hadir, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ir.Hj.Sry Nirwanti Bahasoan, Ketua Umum DPP HNSI diwakili Wakil Ketua Umum Dr.Agus Suherman, Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf, Wakil Gubernur Papua Selatan selaku Ketua HNSI Provinsi Papua Selatan, Dirjen Perikanan Tangkap diwakili Kepala Pelabuhan Nusantara, Unsur Forkopimda Sulteng, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Banggai Kepulauan, Wakil Bupati Donggala, Wakil Bupati Morowali, Para Akademisi, Para Kadis Perikanan dan Kelautan se Sulteng, Para Ketua DPC HNSI se kab/kota se Sulteng, Perwakilan Para Nelayan se Sulteng. Sumber Biro Administrasi Pimpinan. (red/teraskabar)
