Palu, Teraskabar.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, terima keluhan warga Morowali terkait dampak aktivitas perusahaan tambang di Kecamatan Witaponda.
Ia menyerap langsung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan pencemaran lingkungan dan kerusakan infrastruktur. Ia kemudian menyuarakan persoalan tersebut secara terbuka agar perusahaan bertanggung jawab.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa aduan masyarakat terus mengalir dalam beberapa waktu terakhir. Ia menerima keluhan tersebut dari warga terdampak. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
“Saya menerima banyak keluhan dari warga. Keluhan itu datang dari petani, nelayan tambak, hingga pengguna jalan,” ujar Syarifudin Hafid, Senin (19/1/2026).
Syarifudin Hafid Terima Keluhan Warga Morowali: Dampak Lingkungan di Witaponda Jadi Aduan Utama
Syarifudin Hafid menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan menjadi keluhan paling dominan. Ia menyebut aktivitas pertambangan telah berdampak pada kualitas air dan ekosistem sekitar. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
“Ada petani tambak yang mengadu karena hasil panennya menurun. Tambak mereka tercemar dan ini jelas merugikan,” tegasnya.
Menurutnya, perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap fakta tersebut. Ia meminta perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungan secara nyata. Ia menolak pendekatan formalitas tanpa solusi konkret.
Dalam konteks ini, Syarifudin Hafid kembali menegaskan bahwa dirinya terima keluhan warga Morowali sebagai amanah politik. Ia menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ruang pengawasan DPRD.
“Saya tidak ingin keluhan warga hanya berhenti di cerita. Ini harus ditindaklanjuti,” katanya.
Jalan Rusak Disorot Serius
Selain pencemaran tambak, Syarifudin Hafid juga menyoroti kerusakan jalan Trans Sulawesi di Desa Solonsa Jaya yang digunakan sebagai perlintasan oleh perusahaan. Ia menyebut jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Trans Sulawesi yang digunakan masyarakat luas.
Ia menilai perusahaan menggunakan jalan negara tanpa perawatan memadai. Ia menyebut kondisi jalan kini rusak dan membahayakan keselamatan pengguna.
“Perusahaan lewat setiap hari, tetapi jalan dibiarkan rusak. Ini tidak adil bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan perusahaan wajib merawat jalan yang mereka gunakan. Ia menilai tanggung jawab tersebut tidak bisa dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah.
Keluhan terkait jalan tersebut juga menguatkan sikapnya karena terima keluhan warga Morowali dari berbagai lapisan masyarakat.
DPRD Tegaskan Sikap Tegas
Syarifudin Hafid menegaskan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mengawasi aktivitas pertambangan di Witaponda. Ia menyatakan lembaganya tidak akan diam jika perusahaan mengabaikan kepentingan rakyat.
Ia bahkan menyampaikan peringatan keras kepada perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab.
“Kalau perusahaan tidak mau urus, kalau perusahaan tidak bisa memberikan solusi, lebih baik angkat kaki saja,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali posisinya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan sekali lagi bahwa dirinya terima keluhan warga Morowali dan akan memperjuangkannya. (Ghaff/Teraskabar).
