Palu, Teraskabar.id – Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria menindaklanjuti aduan masyarakat tentang sengketa dengan salah satu pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di Kota Palu.
Tindaklanjut aduan masyarakat tersebut melalui rapat kordinasi (Rakor) dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin Yambas,M.Si melibatkan Tim Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah.
Hadir pada rapat yang berlangsung, Jumat (21/3/2025), di ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra tersebut adalah, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, S.T, M.M., Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah Eva Bande, Kabid Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nur, Karo Hukum diwakili Kabag Agung.
Kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkeadilan terkait pemanfaatan lahan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin Yambas,M.Si., menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menginventarisir dokumen yang diperlukan oleh Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, meliputi : histori kepemilikan lahan, luas dan batas lahan HGB, yang akan digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian lahan secara efektif dan efisien.
Ia pun berharap masyarakat Vatutela dapat tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.
Sementara, Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah Eva Bande menegaskan bahwa Satgas ini lahir untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik agraria. (red/teraskabar)
