Poso, Teraskabar.id – Viral sopir truk “bonyok” di salah satu SPBU Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, hanya untuk beli solar Rp200 Ribu. Insiden berdarah tersebut terungkap melalui video pengakuan sopir yang menjadi korban dan ramai terpublikasi di berbagai akun pada media sosial.
Peristiwa tersebut terjadi pada Ahad (20/12/2025) di salah satu SPBU di kota Poso dan telah terjadi dugaan tindak penganiayaan berdarah terhadap salah seorang sopir truk ekspedisi yang ingin membeli solar subsidi dan terindikasi pelakunya adalah oknum-oknum perampas hak masyarakat.
Pada postingan tersebut, korban berceritera jika dirinya pada saat itu berhenti di salah satu SPBU di kota Poso, bertujuan untuk membeli solar senilai Rp200 ribu untuk kebutuhan truknya yang sedang mengangkut alat kesehatan (Alkes) pesanan dinas kesehatan di wilayah Gorontalo.
Namun saat korban bertanya kepada pihak petugas di SPBU, dirinya hanya mendapatkan jawaban jika solar habis. Namun anehnya, pihak SPBU masih melayani untuk pengisian jeriken. Sehingga korban mendesak dan memohon untuk memperoleh kebijakan bisa membeli solar senilai Rp200 ribu. Hanya saja, keinginan korban tak terakomodir. Malah sopir tersebut memperoleh perlakuan tak mengenakkan berupa tindak penganiayaan hingga wajahnya babak belur dan mengeluarkan darah di sekitar hidung.
“Saya cuma ingin membeli solar untuk kebutuhan truk saya yang sedang membawa barang untuk Dinkes, namun sejumlah oknum menganiaya saya sehingga saya mengalami luka seperti ini,” jelas sang sopir.
Viral Sopir Truk “Bonyok”, Aparat Kemanan Bungkam
Terhadap insiden berdarah tersebut, media ini mencoba mengkonfirmasi Kapolres Poso mengenai insiden penganiayaan berdarah di salah satu SPBU Poso. Hingga berita ini masuk dapur redaksi, Kapolres Poso belum memberikan tanggapannya.
Hal yang sama ketika mengkonfirmasi ke Pemda Poso melalui Wakil Bupati (Wabup) Poso H. Soeharto Kandar, agar ke depan monopoli pihak-pihak mafia solar tidak terjadi lagi sebab akan berimbas pada fiskal daerah.
Namun hingga berita ini tayang, pihak Pemda Poso tidak memberikan tanggapan terkait intervensi ke depan seperti apa, sehingga hak masyarakat pemilik kebijakan subsudi BBM tersebut sampai ke sasarannya.
Dari pantauan wartawan media ini, sangat aneh dan ganjil aturan Migas begitu ketat, lengkap dengan pidana serta sanksi dendanya yang mencapai puluhan miliar rupiah, tapi aparat penegak hukum seolah tak berdaya melakukan penegakan hukum.
Buktinya, seluruh wilayah Sulteng terindikasi terjadi pemeliharaan dan pembiaran pada kasus ini dan telah berlangsung belasan tahun. (ed/teraskabar)
