Palu, Teraskabar.id – Komisi Informasi Sulawesi Tengah (KI Sulteng) telah menyurati setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa se-Sulteng, untuk menjalankan keterbukaan informasi dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Karena pemerintah desa juga merupakan badan publik dan salah satu institusi penerima dana APBN.
“Itu yang lebih satu miliar rupiah dana yang diterima desa, itulah yang kita inginkan bagaimana supaya kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut secara terbuka dan transparan, makanya KI Sulteng surati PPID,” kata Kepala KI Sulteng H. Abbas H. A Rahim saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan KI Sulteng di salah satu Cafe di Kota Palu, Sabtu (3/12/2022).
Baca juga : Komisi Informasi Sulteng Ingin Jadi Ikon Keterbukaan Informasi
H. Abbas pada FGD yang dihadiri lengkap komisioner KI Sulteng itu menegaskan, pengawasan kepada setiap institusi penerima dana yang bersumber dari APBD maupun APBN, bukan hanya ditujukan kepada PPID utama dan pelaksana di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, melainkan pengawasan dilakukan hingga ke PPID ditingkat desa.
Luasnya cakupan wilayah pengawasan KI Sulteng sesuai amanat UU lanjutnya, belum dibarengi dengan keberpihakan politik anggaran terhadap lembaga yang dibentuk di Sulteng sejak 10 tahun silam ini. H. Abbas mengakui, KI Sulteng di tahun anggaran 2022 hanya memperoleh alokasi anggaran Rp400 juta dari pemerintah daerah. Sehingga, target yang dibebankan kepada KI Sulteng dalam kasus penyelesaian sengketa informasi, tak bisa dituntaskan seluruhnya.
“Tahun ini KI Sulteng menargetkan 5 kasus sengketa informasi namun baru bisa menyelesaikan tiga kasus,” ujarnya.
Baca juga : Gubernur Sulteng Langsung ke Bali Usai Dirawat
Bahkan, dalam menjalankan tugasnya tambahnya, komisioner KI Sulteng kerapkali patungan untuk menutupi biaya operasional ke daerah.
