Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menyeriusi penyelesaian permasalahan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II A Kota Palu dan Huntap Lende Ntovea III di Kabupaten Donggala.
Hal itu terungkap pada pelaksanaan rapat percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana yang dihadiri Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Kamis (19/20/2023) di ruang Polibu kantor gubernur Sulawesi Tengah.
Rapat tersebut dipimpin Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S. Sos., M.Si mewakili gubernur Sulteng, didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnigo Tarigan serta Direktur Rumah Khusus Ibu Yusniewati.
Dalam rapat tersebut, percepatan penyelesaian Huntap Tondo IIA Kota Palu dan Lende Ntovea III Kabupaten Donggala menjadi topik utama dan perhatian serius guna mencarikan solusi permasalahannya.
Permasalahan Tondo IIA dengan jumlah unit 1.055 adalah masalah lahan untuk 165 unit yang statusnya sudah clean-and-clear, namun masih terdapat klaim dari masyarakat.
Terhadap permasalahan tersebut, Kementerian PUPR telah mencarikan solusi dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, sehingga tersisa 67 unit yang belum dibangun.
Sementara itu, permasalahan Huntap Lende Ntovea III berkaitan akses menuju lokasi lahan huntap dan hal itu mendapat tanggapan Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, yang akan segera melakukan perbaikan akses jalan sebagaimana dimaksud.
Deputi II Kepala Staf Keprisidenan Abetnigo Tarigan berharap penyelesaian Lende Ntovea III akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh pemerintah kabupaten, usai penyelesaian akses jalan yang longsor.
Selanjutnya, progres bangunan ditargetkan selesai di akhir tahun, termasuk penyelesaian air bersih dan listrik.
Sementara itu, Asisten III Sekdaprov M. Sadly Lesnusa, S. Sos, M.Si, berharap permasalahan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu terkait percepatan pembangunan Huntap segera mendapatkan solusi terbaik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnigo Tarigan serta Direktur Rumah Khusus Ibu Yusniewati beserta jajaran dan kepala balai yang telah meng atensi perhatian Presiden, khususnya daerah Sulteng yang telah tertimpa bencana lima tahun lalu.
“Masih ada hal yang belum terselesaikan dan harus segera diselesaikan serta telah mendapat tanggapan gerak cepat dari Deputi dan PUPR,” ujarnya.
Permasalahan dimaksud yakni adanya kendala terkait lahan, setelah ada klaim tanah dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hukum. Bahkan, wali kota Palu beberapa kali disomasi masyarakat khususnya di Tondo IIA.
Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala BPBD Sulteng, Kepala BPBD Donggala, Kepala BPBD Kota Palu, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng, GM UIW Sulutenggo PT. PLN, Kepala BWSS III, Kepala BPN Sulteng, Kepala BPN Kota Palu, Kepala BPN Donggala serta pihak terkait lainnya.(Biro Adpim Setdaprov)
