Palu, Teraskabar.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan 22 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II tahun 2023.
Penyerahan disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah, Binsar Karyanto P, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri di antaranya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Bupati Sigi Irwan Lapatta, Bupati Poso Verna G. Inkiriwang, Bupati Morowali Utara dr. Delis, Wakil Wali Kota Palu Reny Lamadjido.
Baca juga: Prevalensi Stunting Meningkat di Morowali Utara, Tertinggi di Buol
Tiga daerah yang masuk dalam pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan capaian angka prevalensi stunting masih di atas target prevalensi nasional tahun 2022 sebesar 18,4 persen.
Secara rinci Kepala BPK Perwakilan Sulteng menjelaskan, prevalensi stunting pada Kabupaten Donggala tahun 2022 sebesar 32,4 persen, naik sebesar 2,90 persen dibandingkan tahun 2021.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Donggala mengurangi anggaran penanganan stunting tahun 2022 sebesar Rp25,5 Miliar atau 30,41 persen dibandingkan tahun 2021.
Baca juga: Wapres Optimis Target Angka Prevalensi Stunting 14% pada 2024 Tercapai
“Disamping itu Pemerintah Kabupaten Donggala belum memadai dalam melakukan intervensi sensitif berupa sambungan rumah terpasang tahun 2022 atas kegiatan perluasan SPAM belum dapat dimanfaatkan karena hilang,” kata Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tengah, Binsar Karyanto P saat menyampaikan laporannya pada penyerahan LHP Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II tahun 2023, Rabu (17/1/2024), di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulteng.
Binsar menambahkan, prevalensi stunting pada Kabupaten Sigi tahun 2022 sebesar 36,8 persen, turun sebesar 3,90 persen dibandingkan tahun 2021. Penurunan tersebut belum signifikan, namun di sisi lain terdapat penurunan anggaran tahun 2022 sebesar Rp22,4 Miliar atau 36,80 persen dibandingkan tahun 2021.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sigi dalam penganggaran serta alokasi sumber daya untuk intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif belum sepenuhnya didukung dasar perhitungan yang tepat.
Baca juga: Angka Stunting di Sulteng Masih Jauh di Atas Nasional
Begitupula ketersediaan tenaga kesehatan (Bidan, TPG, dan Pengelola Promkes) belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Kondisi serupa di Kabupaten Banggai Laut. Prevalensi stunting di kabupaten ini pada tahun 2022 sebesar 20 persen atau turun 6,1 persen dibandingkan tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut juga menurunkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp2,8 Miliar atau 11,20 persen dibandingkan tahun 2021.
“Pemerintah Kabupaten Banggai Laut belum sepenuhnya melakukan intervensi spesifik secara memadai, antara lain terdapat Ibu Hamil dalam kondisi Kurang Energi Kronik yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan kurang dari 90 hari, serta jumlah ibu hamil dan remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan belum sesuai target,” ujarnya. (teraskabar)
