Segelas Kopi Guyon dari Abd. Ghafur Halim (Jurnalis Teraskabar)
PAGI itu, di sebuah balai bambu yang dindingnya lebih bolong daripada celana saya, seorang bapak berambut uban menyulut rokok sambil berkata, “Pak RT saja sekarang buka tambang, masa saya masih menggarap kebun. Malu saya sama sapi!” Semua tertawa. Tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir yang biasa muncul saat logika sudah dibekuk oleh kenyataan.
Lalu imajinasi saya melayang, bagaimana jadinya kalau semua orang punya IUP? Bayangkan, Pak Ustaz ceramah di masjid sambil bawa alat bor. Anak-anak pramuka bukan lagi diajari cara mendirikan tenda, tapi cara membaca peta tambang dan membedakan jenis batuan dan pasir dari aroma.
Desa akan berubah total. Lapangan voli jadi tempat parkir dump truck. Posyandu pindah ke basecamp excavator. Kartu keluarga di-update, pekerjaan kepala keluarga penambang, ibu rumah tangga penambang cadangan, anak pertama calon penambang dan anak bungsu penambang junior.
Lucunya, bukan hanya manusia yang panik, kambing pun bingung. Mereka tidak tahu harus makan rumput dari mana, karena padang sudah disulap jadi lubang. Ayam kampung pun mogok bertelur karena stres lihat halaman depan rumah dipenuhi solar dan oli bekas.
Kalau semua orang jadi penambang, siapa yang menanam padi? Siapa yang kelola pasar? Siapa yang mengajarkan anak-anak cara baca huruf? Lama-lama, anak-anak kita bukan lagi pintar berhitung, tapi mahir menakar hasil galian: “Ini nikel berapa persen, Pak?”
Kalau semua orang punya IUP, maka pertarungan bukan lagi rakyat melawan perusahaan, tapi rakyat melawan rakyat. Si Iccang serobot lahan Si Azmi. Ibu-ibu saling lapor ke polisi karena sengketa tanah tambang. Bahkan kucing dan anjing kampung pun ikut gelut rebutan tanah yang katanya mengandung bijih logam. Belum lagi yang rebutan sungai untuk menambang pasir.
Terbayang tidak? Pemilihan kepala daerah tak lagi bicara soal pembangunan, tapi soal siapa yang dapat jatah sewa alat berat. Debat calon kepala daerah bukan lagi soal pelayanan publik, tapi siapa yang punya relasi ke gudang dinamit legal.
Di tengah kekacauan imajinatif itu, kami di Balai bambu menyepakati satu hal, “Tambang itu perlu, tapi tidak semua harus jadi penambang.” Perlu keseimbangan. Jangan semua rebut galian, lupa menanam harapan.
Negara harus hadir, bukan bagi-bagi IUP seprti bagi kupon bansos. Tapi menata arah, membuka lapangan kerja lain yang juga menjanjikan. Kalau petani atau nelayan diganjar insentif layaknya menambang, yakin deh, banyak yang mau turun sawah lagi, masuk kebun lagi dan turun melaut lagi.
Dana desa, misalnya, bisa disalurkan ke inovasi pertanian organik, pabrik es kecil untuk UMKM, sampai pengolahan limbah jadi energi. BUMDes pun perlu dirubah jadi penggerak ekonomi desa, bukan calo pertambangan.
Tambang bukan masalah. Yang jadi soal, ketika semua orang menggali, siapa yang berpikir? Kalau semua rebutan galian, siapa yang jaga air? Kalau semua kerja dengan alat berat, siapa yang bicara ringan-ringan soal masa depan?
Kalau boleh usul, mari kita tambang sesuatu yang lebih tahan lama, tambang akal sehat, tambang gotong royong, tambang solidaritas. Itu tidak perlu IUP, tapi perlu kemauan.
Kalau semua orang jadi penambang, maka Balai bambu tempat nongkrong seperti ini hanya tinggal cerita. Tidak ada lagi obrolan sore tentang anak yang naik kelas, tentang kambing yang hilang, atau tentang cabe yang mahal. Semuanya diganti dengan: “Berapa ton hari ini, Bro?”.
Dan kelak, ketika semua habis dikeruk, anak-cucu kita akan bertanya: “Dulu kakek kerjanya apa?”
Jangan sampai kita menjawab: “Kakek menggali masa depan dan ternyata itu jurang”.
