Donggala, Teraskabar.id – Isu dugaan adanya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) siluman kini tak hanya menjadi sorotan di Kota Palu. Di Kabupaten Donggala, dugaan serupa turut mencuat setelah sejumlah laporan masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya pegawai yang menerima SK pelantikan tanpa memenuhi prosedur resmi.
Beredarnya informasi tersebut membuat kegaduhan di tengah publik. Banyak warga melaporkan adanya PPPK yang diduga lolos tanpa syarat lengkap, hingga memicu perhatian pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengambil langkah cepat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menelusuri secara serius seluruh laporan masyarakat terkait dugaan tersebut.
“Sesuai instruksi pusat, kami akan melakukan pembenahan dengan melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum),” tegas Vera Elena Laruni, Kamis (27/11/2025).
Vera mengungkapkan, laporan yang ia terima tidak hanya soal dugaan PPPK siluman, melainkan juga potensi penyalahgunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) oleh sejumlah pimpinan OPD dalam proses kelulusan PPPK.
“Saya banyak menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyalahgunaan SPTJM oleh sejumlah unit kerja di Donggala untuk meloloskan PPPK yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa penelusuran akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat akan ditindak sesuai aturan.
“Kami akan memastikan proses penelusuran berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab. Bagi yang terbukti terlibat tentu akan kita tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan terus berkembang, menunggu hasil penelusuran resmi dari pemerintah daerah dan pihak penegak hukum. (red/teraskabar)
