Palu, Teraskabar.id – Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid ajak Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu bantu menyisir tanah yang belum tersertipikasi.
“Saya datang ke Palu untuk mengajak masyarakat dan semua kompenen dan elemen termasuk UIN Datokarama agar membantu menyisir tanah yang belum tersertifikasi agar disertifikasikan,” ucap Nusron Wahid, di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Termasuk, kata dia, tanah – tanah wakaf yang belum tersertipikasi agar dibantu untuk disertipikasikan. Hal ini sebagai upaya Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah untuk masyarakat, demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Nusrin menyebut, melalui MoU yang telah terjalin antra UIN Datokarama dengan Kementerian ATR/BPN, serta Perjanjian Kerja Sama yang telah terbangnun antara Kanwil BPN/ATR Provinsi Sulteng dengan LPPM UIN Data dengan beberapa fakultas, diharapkan dapat mendorong percepatan sertipikasi lahan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Melalui KKN Tematik, Menteri ATR Ajak UIN Palu Sisir Tanah Belum Bersertipikat
Maka, Nurson mengemukakan, salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang diselenggarakan oleh UIN Datokarama harus berorientasi pada dua hal : pertama, mahasiswa KKN harus membantu mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) bagi lahan rumah – rumah ibadah.
“Hal ini penting agar tanah – tanah wakaf tidak menjadi masalah dikemudian hari,” ujarnya.
“Ini tugas pertama mahasiswa KKN Tematik dari UIN Datokarama,” sebutnya.
kedua, tanah – tanah wakaf termasuk tanah atau lahan rumah ibadah yang sudah AIW, agar dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk disertifikatkan.
“Ini penting, agar tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum,” ungkapnya.
Terkait hal itu, Rektor UIN Datokarama Profesor Lukman Thahir keterlibatan mahasiswa dalam program ini adalah bentuk nyata dari Pengabdian Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kami siap menerjunkan tim. Ini adalah kesempatan bagi mahasiswa kami untuk belajar sekaligus berbakti. Kita ingin memastikan tidak ada lagi tanah rumah ibadah atau tanah warga miskin yang dicaplok pihak tidak bertanggung jawab hanya karena tidak punya surat,” ujar Rektor. (red)
