Oleh Hasanuddin Atjo
MUSREMBANG RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dihelat di Hotel De Syah Palu, dibuka Gubernur Anwar Hafid pada Senin ( 27/4/2026).
Hadir dalam agenda tersebut sejumlah anggota DPRD dan DPD Dapil Sulawesi Tengah, Forkompinda, Bupati-Wali kota, OPD Provinsi, Kab./Kota, dan tamu undagan.
Jumlah orang miskin jadi salah satu sorotan. Data BPS 2026 menunjukkan penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 10,52%. Angka ini hanya turun sebesar 0,40% dibandingkan periode Maret 2025.
Berdasarkan jumlah, sekitar 345.380 orang, hanya berkurang sekitar 10.810 jiwa dari periode sebelumnya, dengan kesenjangan wilayah di perkotaan sebesar 6,40% dan perdesaan 12,66%.
Seorang dikatakan miskin di Sulawesi Tengah tahun 2026 apabila daya beli terhadap makanan dan minuman/bulan/kapita berada dibawah angka Rp664.691 dan disebut garis kemiskinan.
Garis ini akan dinamis, sangat dipengaruhi angka inflasi yang diukur setiap bulan. Inflasi meningkat maka dipastikan garis kemiskinan meningkat. Karenanya inflasi menjadi salah satu variabel prioritas dijaga.
Satu tantangan datang dari Gubernur Anwar Hafid bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng berkeinginan menurunkan kemiskinan pada akhir 2029 sebesar 4 – 5 %. “Rasa malu” melatari keinginan ini karena negeri kaya, orang miskinnya banyak. Bahkan di atas angka Nasional.
Target ini tentu tidak mudah. Membutuhkan persamaan persepsi dengan kabupaten dan kota. Baik executive maupun legislative. Provinsi tidak bisa lagi bekerja sendiri. Karena itu filosofi ” Kereta Kuda” menjadi prinsip dalam perencanaan dan implementasi.
Komitmen menurukan angka itu harus dibangun dengan data yang sama. Kepekaan jadi kritikal poin yang perlu dikedepankan. Inilah yang jadi soal selama ini. Ditambah lagi kondisi fiskal yang menurun.
“Orang miskin itu tidak banyak bicara”, mereka banyak diam, kata Anwar Hafid. Karena itu pemimpin di daerah (Kepada desa hingga gubernur) mesti lebih sensitif terhadap nasib dan keberadaan mereka.
Mereka tidak lagi butuh janji, mereka butuh eksekusi. Dijanji dengan 1 kg emas tahun ini dan 1 kg beras hari ini, maka yang akan dipilih adalah 1 kg beras. Artinya makan menjadi kebutuhan super mendesak.
Data valid telah tersedia yang disebut DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Sudah sangat rinci by name by adress, dilengkapi dengan foto individu/keluarga serta kondisi rumah dan pekerjaan.
Mereka dibagi menjadi 10 Desil, yaitu pengelompokan berdasar pendapatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi dalam 1 desa dengan kriteria baku.
Desil 1 nerupakan 10 persen pertama di satu Desa yang berpendapatan paling rendah, disebut kemiskinan ekstrem. Demikian seterusnya hingga demgan Desil 10.
Terakhir bahwa pengentasan harus menggunakan satu data yang telah tersedia. Namun data hanya angka. Semua berpulang kepada kepekaan, kepedulian dan komitmen. (***)
