Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) target turunkan angka kemiskinan hingga di kisaran 5% pada pada periode 2028 – 2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
“Selama ini anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tergolong besar, namun belum memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui Musrenbang agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat memberi arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026) di Grand Sya Hotel. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegas Gubernur.
Sulteng Target Turunkan Angka Kemiskinan, Perlu Penanganan Terpadu
Gubernur secara khusus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menggambarkan tantangan tersebut sebagai perhatian bersama yang perlu ditangani secara terpadu, seiring dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” ujarnya.
Data BPS 2026 menunjukkan penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 10,52%. Angka ini hanya turun sebesar 0,40% dibandingkan periode Maret 2025.
Berdasarkan jumlah, sekitar 345.380 orang, hanya berkurang sekitar 10.810 jiwa dari periode sebelumnya, dengan kesenjangan wilayah di perkotaan sebesar 6,40% dan perdesaan 12,66%.
Seorang dikatakan miskin di Sulawesi Tengah tahun 2026 apabila daya beli terhadap makanan dan minuman/bulan/kapita berada dibawah angka Rp664.691 dan disebut garis kemiskinan.
Garis ini akan dinamis, sangat dipengaruhi angka inflasi yang diukur setiap bulan. Inflasi meningkat maka dipastikan garis kemiskinan meningkat. Karenanya inflasi menjadi salah satu variabel prioritas dijaga.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta program daerah yang terangkum dalam visi “Sulteng Nambaso” dan berbagai inisiatif strategis seperti program Berani Cerdas.
Kelompok Miskin Sering Kali Tidak Terwakili dalam Forum Perencanaan Formal
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin sering kali tidak terwakili dalam forum-forum perencanaan formal seperti Musrenbang desa maupun kecamatan.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Kategori tingkat kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 10 Desil, yaitu pengelompokan berdasar pendapatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi dalam 1 desa dengan kriteria baku.
Desil 1 nerupakan 10 persen pertama di satu Desa yang berpendapatan paling rendah, disebut kemiskinan ekstrem. Demikian seterusnya hingga demgan Desil 10.
Gubernur turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok masyarakat rentan, seperti program pendidikan berbasis afirmasi dan jaminan sosial. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan upaya tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu, melampaui perbedaan latar belakang politik maupun kelompok.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program gubernur atau bupati, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak nyata.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (red)
