Morowali, Teraskabar.id – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf memimpin langsung pelantikan 587 anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk masa bakti 2026–2034.
Pelantikan berlangsung di halaman Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Iksan menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab strategis. Lembaga tersebut tidak sekadar menjadi mitra kepala desa.
Sebaliknya, BPD harus menjalankan fungsi pengawasan, menampung aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.
Karena itu, seluruh anggota BPD harus membangun sinergi dengan pemerintah desa. Namun, mereka tetap perlu menjaga independensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pelantikan 587 Anggota BPD, Bupati Tekankan Kolaborasi dan Tanggung Jawab kepada Rakyat
Dalam sambutannya, Iksan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota BPD. Ia berharap mereka menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab.
Selain itu, ia meminta seluruh anggota BPD memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip demokrasi, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi landasan kerja.
Bupati juga mengingatkan bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Sebab, masyarakat menjadi pihak utama yang menerima dampak setiap kebijakan pemerintah desa.
“Bpd dan kepala desa harus mampu berkolaborasi dalam memberi pelayanan yang baik demi mencapai tujuan yakni bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat. Kita digaji oleh rakyat, jadi mari bangun sinergi dalam menjalankan tugas di desa sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hubungan kerja yang sehat antara BPD dan kepala desa.
Meski demikian, kolaborasi tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol. BPD tetap harus menjalankan pengawasan secara objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan demikian, sinergi dan pengawasan harus berjalan beriringan. Keduanya menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
BPD Memiliki Peran Strategis dalam Pembangunan Desa
Lebih lanjut, Iksan menekankan pentingnya peran BPD dalam mengawal kebijakan pembangunan desa.
Menurutnya, setiap program pemerintah desa harus menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perlu mengutamakan kepentingan warga.
Desa memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Sebab, berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik bermula dari kehidupan masyarakat desa.
Oleh karena itu, BPD harus mampu membaca kebutuhan warga. Lembaga tersebut juga perlu memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam pembahasan kebijakan desa.
Dalam konteks tersebut, pelantikan 587 anggota BPD membawa tanggung jawab yang tidak ringan.
Para anggota BPD perlu membuktikan kapasitas melalui kerja nyata. Mereka juga harus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Selanjutnya, pengawasan terhadap program pembangunan harus berjalan secara konsisten. Transparansi penggunaan anggaran juga membutuhkan perhatian serius.
Langkah tersebut penting agar pembangunan desa tidak sekadar mengejar penyelesaian program. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan.

587 Anggota BPD Berasal dari Sembilan Kecamatan
Sebanyak 587 anggota BPD yang mengikuti pelantikan berasal dari sembilan kecamatan di Kabupaten Morowali.
Kesembilan kecamatan tersebut meliputi:
- Kecamatan Bumi Raya.
- Kecamatan Bungku Barat.
- Kecamatan Bungku Tengah.
- Kecamatan Bungku Timur.
- Kecamatan Bahodopi.
- Kecamatan Bungku Pesisir.
- Kecamatan Bungku Selatan.
- Kecamatan Sombori Kepulauan.
- Kecamatan Menui Kepulauan.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, panitia membacakan keputusan Bupati Morowali tentang peresmian anggota BPD.
Prosesi kemudian berlanjut dengan pengambilan sumpah jabatan. Para anggota juga menandatangani berita acara dan menerima pemasangan pin BPD.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan surat keputusan secara simbolis kepada perwakilan anggota BPD.
Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dan Wakil Ketua II DPRD Morowali, Sultanah Hadie.
Selain itu, Sekretaris Daerah Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si., serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah juga menghadiri acara.
Para camat dan kepala desa se-Kabupaten Morowali turut mengikuti rangkaian pelantikan.
Ke depan, pelantikan 587 anggota BPD harus menjadi momentum memperkuat demokrasi desa. Sebab, kualitas pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Masyarakat tentu membutuhkan BPD yang berani menyuarakan aspirasi. Mereka juga membutuhkan lembaga yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan BPD tidak hanya terlihat dari pelaksanaan tugas administratif. Ukuran utamanya terletak pada kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengawal kesejahteraan warga desa.






