Palu, Teraskabar.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) UIN Datokarama Palu resmi membuka gelaran Datokarama Mahakarya Festival (DMF) 2026 melalui penyeleggaraan Seminar Nasional di Auditorium UIN Datokarama Palu, Senin (9/11/2026). Rangkaian festival DMF ini dijadwalkan berlangsung hingga 21 November 2026 mendatang.
Mengangkat tema krusial “Ketika Kekuasaan Terpusat”, seminar nasional ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh pergerakan mahasiswa untuk mendiskusikan masa depan demokrasi di Indonesia.
Ketiga pemateri tersebut yakni Prof. Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si., M.H. (Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako), Prof. Dr. M. Taufan B., S.H., M.H., M.Ag. (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu), serta Rahman Musa (Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulawesi Tengah sekaligus Presiden Mahasiswa UIN Datokarama Palu 2025).
Hukum Sebagai Pembatas Kekuasaan, Bukan Alat Penguasa
Tampil membawakan materi bertajuk “Otoritarianisme dan Ancaman Demokrasi”, Prof. Dr. M. Taufan B. menggarisbawahi eratnya hubungan antara hukum dan politik. Alumni Pondok Pesantren Modern IMMIM Makassar ini menegaskan bahwa sekalipun hukum merupakan produk politik, hukum tidak boleh dipolitisasi demi kepentingan elite tertentu.
“Hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Namun, hukum tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan penguasa. Hukum seharusnya menjadi alat pembatas kekuasaan,” tegas Prof. Taufan di hadapan ratusan peserta seminar.
Ia menelusuri bagaimana pemusatan kekuasaan pada satu orang atau kelompok kecil dapat membatasi kebebasan masyarakat dan melemahkan fungsi pengawasan. Lebih jauh, ia menguraikan dua variasi otoritarianisme modern:
- Competitive Authoritarianism: Kondisi di mana kelembagaan demokrasi terlihat berjalan secara formal, tetapi kompetisi politik di dalamnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak adil.
- Autocratic Legalism: Praktik di mana penguasa secara aktif memanfaatkan hukum dan regulasi resmi untuk memperkuat serta mengamalkan posisinya (mengutip gagasan Kim Lane Scheppele, 2018).
Kritik Terhadap Resentralisasi dan Gejala Demokrasi Mati
Prof. Taufan juga melayangkan kritik terhadap kecenderungan resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan daerah oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemangkasan kewenangan ini mengancam spirit otonomi daerah dan berisiko menggeser otoritarianisme menuju totalitarianisme—suatu kondisi di mana negara mengendalikan hampir seluruh linimasa kehidupan publik.
Merujuk pandangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam karya fenomenal mereka How Democracies Die, ia memaparkan empat indikator utama hadirnya otoritarianisme:
- Penolakan terhadap aturan main demokrasi yang bersih.
- Pelabelan terhadap kritik dan pihak oposisi sebagai musuh negara.
- Toleransi atau pembiaran terhadap aksi kekerasan politik.
- Pembatasan sistematis atas kebebasan sipil serta kebebasan pers.
Seminar Nasional DEMA FDKI UIN Datokarama, Rekomendasi dan Penguatan Supremasi Hukum
Sebagai solusi mencegah kemunduran demokrasi dan membendung absolutisme kekuasaan—mengutip ungkapan legendaris Lord Acton (“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”), Prof. Taufan merumuskan beberapa langkah strategis:
- Menjamin serta mempertahankan independensi lembaga peradilan.
- Memperkuat mekanisme pengawasan (checks and balances) terhadap jalannya pemerintahan.
- Memberikan perlindungan penuh atas kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers.
- Merawat keberadaan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.
- Menjaga konsistensi supremasi hukum di atas segala kepentingan.
Sebagai penutup, Prof. Taufan mengingatkan seluruh peserta bahwa ancaman terhadap demokrasi modern jarang sekali datang secara eksplisit melalui kudeta militer. Sebaliknya, pembusukan demokrasi justru kerap menjalar dari dalam melalui pemilu formal, manipulasi undang-undang, resentralisasi kekuasaan, serta pengeroposan kelembagaan hukum secara perlahan. (red)
