Palu, Teraskabar.id– Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah(BI Sulteng), Irfan Sukarna mengungkapkan anomali bahwa provinsi ini sebagai daerah produsen beras yang surplus justru kesulitan mengendalikan harga komoditi ini di tingkat lokal.
Pasokan beras Sulteng yang banyak dialirkan ke daerah-daerah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Utara hingga ke Maluku Utara adalah muara masalah yang harus cepat diatasi.
Olehnya itu, kebijakan dari kepala daerah untuk sementara waktu membatasi pengiriman beras secara masif ke luar wilayah Sulteng mesti dilakukan.
“Oktober ini masa panen, tinggal dijaga (beras Sulteng) jangan sampai banyak keluar daerah,” kata Irfan Sukarna pada Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di ruang Polibu kantor gubernur, Selasa sore (14/10/2025).
Langkah ini kata Irfan, diyakini dapat meredam gejolak harga di pasar domestik, khususnya jelang momen Nataru.
Selain itu, direkomendasikan pula langkah-langkah strategis seperti peningkatan frekuensi sidak pasar, pelaksanaan gerakan pangan murah/pasar murah, penguatan data neraca pangan serta koordinasi yang lebih intens antarpihak.
Menanggapi usulan ini, Wagub Reny akan mengagendakan rapat lanjutan dengan 4 pemerintah kabupaten/kota yang jadi indikator perhitungan inflasi Sulteng yakni Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali dan Tolitoli.
“Semoga akhir tahun tidak ada kenaikan tajam,” responnya menegaskan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan media ini di sejumlah pengecer beras di luar area Pasar Inpres Manonda dan Pasar Tradisonal Masomba, harga beras tak banyak berobah dibanding dengan bulan bulan sebelumnya. Harga beras masih di kisaran Rp15 Ribu – Rp16 Ribu per kilogram.
Kondisi tak jauh berbeda ketika memantau harga beras di Pasar Inpres Manonda dan Pasar Tradisional. Harga beras terpantau bisa mencapai Rp13 Ribu hingga Rp15 Ribu per kilogram. Itupun ketika Tim Sidak pemerintah daerah masih berada di lokasi. Harga beras kembali bergerak naik ketika Tim Sidak sudah meninggalkan lokasi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes mengatakan, berdasarkan data BPS, inflasi Sulteng pada September 2025 secara tahunan (year on year, y on y) berada pada angka 3,88 %, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,96. Inflasi y on y tersebut lebih rendah dari Agustus 2025 sebesar 4,02%.
Inflasi tertinggi secara y on y adalah Kabupaten Tolitoli sebesar 5,26 persen, dan terendah adalah Kota Palu sebesar 3,03 persen dengan IHK sebesar 108,97 persen.
Sedangkan tingkat inflasi bulanan (month to month, m-to-m) pada bulan September 2025 sebesar -0,07 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2025 sebesar 3,55 persen.
“Sudah lebih bagus daripada Agustus tapi (September) kita masih masuk 5 besar nasional,” kata Wagub Reny.
Penurunan angka inflasi tersebut membuat Wagub Reny pada rapat yang diikuti Sekprov Dra. Novalina, M.M, Kepala Perwakilan BI Irfan Sukarna, BPS, Bulog, perangkat daerah beserta distributor dan pedagang beras dari sejumlah pasar di kota Palu tersebut, optimistis inflasi Sulteng akan terkendali sesuai target nasional, tidak lebih dari 3,5 persen.
Walau sudah turun tapi angkanya masih di atas target nasional, karena itu wagub kembali menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas multipihak sebagai kunci utama pengendalian inflasi. Fokus utama tertuju pada beras yang jadi langganan penyumbang kenaikan inflasi Sulteng belakangan ini. (red/teraskabar)
