Poso, Teraskabar.id– Bupati Poso dr. Verna GM Inkiriwang menegur dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurut penilaiannya sering memindahkan pegawai atau guru yang bertugas di daerah terpencil ke wilayah perkotaan. Akibatnya, terjadi kekurangan tenaga medis dan guru di daerah terpencil Kabupaten Poso.
Menurut Bupati Verna, dua OPD itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.
“Saya ingatkan agar memindahkan pegawai harus koordinasi dengan atasan, apalagi di daerah terpencil. Ada dua OPD yang sering pindahkan pegawainya dari daerah terpencil tanpa koodinasi atau sepengetahuan dengan Bupati,” tegas Bupati Verna ketika memberikan sambutan pada acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso, Senin (28/7/2025) di auditorium Bapelitbangda Poso.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dr. Topan Karwur ketika ditanya terkait teguran Bupati tersebut mengatakan, jika dirinya tidak pernah memindahkan pegawai dan tenaga kesehatannya, apalagi di daerah terpencil.
“Kalau soal pindahkan atau mutasi pegawai tenaga kesehatan di lingkup Dinas ini, saya tidak pernah, sebah itu bukan wewenang saya. Itu adalah tugasnya Sekda dan BKD, tanyakan ke mereka intinya saya tidak pernah pindahkan pegawai,” sebut Kadis.
Kepala Bapelitbangda Poso Dr. Frits Sam Purnama, SH. M.A.P., ketika dikonfirmasi soal warning Bupati Verna itu mengatakan, selain kedua OPD itu, Bupati Verna juga mengharapkan hal tersebut jadi perhatian bagi semua OPD.
“Itu adalah peringatan yang bukan hanya ke OPD itu, tapi bagi semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Poso,” ujarnya kepada media ini.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso, Dedriyawan Talingkau, S.STP., ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp sehubungan dengan adanya teguran Bupati, belum merespon.
Seperti diketahui, sejumlah Fraksi di DPRD Poso memberikan catatan kepada Bupati Poso pada dokumen LKPJ Tahun anggaran 2024 dua bulan lalu, yang intinya meminta Pemda melakukan pemerataan tenaga kesehatan dan guru hingga ke daerah terpencil yang masih kurang jumlahnya sebagaimana dikeluhkan masyarakat. Sebab pegawai dan guru hanya menumpuk di ibukota kecamatan dan wilayah perkotaan. (deddy/teraskabar)
