Donggala, Teraskabar.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala mencatatkan penurunan signifikan angka stunting pada tahun 2024, dari 34,1% di tahun 2023 menjadi 29,6%, atau turun sebesar 4,5%. Penurunan ini merupakan hasil kerja kolaboratif Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) lintas sektor, yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Dinas P2KB, PMD, Ketahanan Pangan, Pertanian, hingga Sekretariat Daerah.
“Ini adalah hasil kerja keras tim, bukan semata peran Dinas Kesehatan. Namun, capaian ini belum sesuai dengan ekspektasi saya. Target nasional di 2029 adalah 14,4%, dan kita harus serius untuk mencapainya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, H. Syahrial, Senin (21/7/2025).
Menurut dr. Syariahl, strategi penurunan stunting harus dilakukan secara konvergensi—yakni perpaduan antara intervensi spesifik (30%) yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, dan intervensi sensitif (70%) yang melibatkan sektor non-kesehatan. Ia mencontohkan, pembangunan fasilitas air bersih oleh Dinas PUPR harus dikawal oleh Dinas Kesehatan untuk menjamin kualitas air dari aspek kimia, fisika, dan biologis.
“Kita juga harus bekerja sama dalam program stop buang air besar sembarangan. Meski PUPR membangun toilet, Dinas Kesehatan wajib menilai aspek hygiene dan sanitasi lingkungannya. Itulah yang dimaksud konvergensi,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala menginisiasi sebuah inovasi yang diberi nama “Dipersunting”, akronim dari Donggala Berkomitmen Perangi Stunting. Inovasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal Dinkes maupun stakeholder eksternal seperti OPD terkait, TP-PKK, organisasi wanita, CSR perusahaan, hingga masyarakat sipil.
“Penanganan stunting harus diselesaikan dengan pendekatan pentahelix—melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Kalau hanya mengandalkan birokrat, saya pesimis bisa mencapai target nasional,” tegasnya.
Optimisme pun dibangun menjelang akhir tahun 2025. dr. Syariahl berjanji akan menurunkan prevalensi stunting di dua wilayah dengan angka tertinggi, yaitu Kecamatan Banawa (wilayah kerja Puskesmas Gonenggati) dan Kecamatan Sindue (Puskesmas Toaya).
“Kami sudah mulai membentuk tim internal yang solid, disusul tim koordinasi eksternal dalam TP3S. Dalam 2–3 minggu ke depan, kami akan turun ke lapangan. Saya optimis, dengan kerja kolaboratif ini, angka stunting kita bisa di bawah 25% di akhir 2025,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap proses pengukuran oleh enumerator di lapangan. “Masalah stunting sangat tergantung pada akurasi data, khususnya tinggi badan berdasarkan umur. Kesalahan sekecil apapun dalam pengukuran bisa memengaruhi hasil,” ujarnya.
dr. Syariahl menutup dengan harapan agar CSR perusahaan juga aktif berperan, misalnya dalam bantuan makanan tambahan untuk anak-anak stunting, sehingga anggaran Pemda dapat lebih efisien. “Perang melawan stunting tidak bisa dimenangkan oleh pemerintah sendiri. Semua elemen harus bergerak bersama,” ujarnya. (red/teraskabar)
