Selasa, 14 April 2026

DPRD Tolitoli Panggil 18 SPPG Bahas Sorotan MBG

DPRD Tolitoli Panggil 18 SPPG Bahas Sorotan MBG
DPRD panggil 18 SPPG untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (4/3/2026). Foto: Ramlan

Tolitoli, Teraskabar.id – DPRD Kabupaten Tolitoli memanggil 18 SPPG untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (4/3/2026), menyikapi maraknya sorotan Makanan Bergizi Geratis (MBG) yang diterima para murid di sejumlah sekolah mulai TK hingga di tingkat SMA.

MBG yang diberikan kepada ribuan murid penerima manfaat yang mendapat sorotan publik, menurut pihak DPRD bukan hanya masalah asupan gizi namun juga soal menu makanan yang tidak memenuhi standar, jika dinilai dengan rupiah harga minim tidak sesuai ekspektasi.

” Contoh mangga dan apel yang disalurkan rasanya kecut, menu ini saya temukan sendiri di lapangan, begitu juga puding yang sudah berlendir,” ungkap anggota DPRD dari fraksi PBB, Taufik SE.

Bukan hanya menyangkut jenis buah, tetapi banyak menu MBG yang muncul dikeluhkan publik telah diterima para murid di sekolah yang terkesan asal – asalan. Kalori yang terdapat di dalam menu MBG tersebut tidak dapat ditakar oleh pihak ahli gizi pada setiap SPPG di Kabupaten Tolitoli.

” Contohnya makanan puding yang sudah berlendir apakah takaran gizinya bisa dihitung, saya yakin tidak bisa,” tekan Anleg PBB itu.

Menurutnya, program MBG untuk anak sekolah, ibu hamil dan balita yang menjadi program presiden RI bukan berarti ditolak dan tidak disetujui DPRD Tolitoli secara kelembagaan. Akan tetapi dalam pemenuhan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, mutunya harus diperbaiki dan dievaluasi oleh SPPG yang jumlahnya ada 18 dapur MBG, paling banyak tersebar di Kecamatan Baolan.

” Belasan SPPG di daerah ini harusnya mengutamakan pangan lokal, program MBG ini bukan hanya soal gizi tetapi UMKM biar bisa hidup,” tegas Anleg asal Dapil dua, Galang, Dakopeman, Tolitoli Utara itu.

  Sejumlah Kades Resah Ulah Oknum Kanit Tipikor Polres Tolitoli

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tolitoli, Moh Tang H Yahya, menyatakan dalam penyelenggaraan program MBG ada empat syarat yang harus terpenuhi terkait kewenangan DKP.
1 pengawasan gudang bahan pangan dan higienis pada SPPG

  1. Sosialisasi gizi
  2. pengujian bahan baku untuk keamanan pangan
  3. penimbangan gizi pada SPPG

” Pantauan kami beberapa SPPG yang belum melakukan empat syarat tersebut, padahal kami sudah melakukan edukasi ke 18 SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Tolitoli,” kata Kadis Pangan Tolitoli itu.

Bahkan menurutnya, dalam kunjungannya ke sejumlah SPPG telah ditemukan bangunan dapur MBG yang tidak memenuhi standar instalasi yang benar, tidak terpenuhi sistem pengelolaan lingkungan belum membaik, misal potensi debu dan asap yang tidak diperhatikan oleh SPPG tersebut.

“Keamanan pangan pada saat kami melakukan pengujian pengambilan sampel temuan negatif,” tandasnya.

Pemanfaatan bahan pangan lokal pada SPPG tambahnya, belum dilakukan secara maksimal. Jika alasan bahan pangan lokal terjadi kelangkaan, pihaknya menolak narasi tersebut. Orientasi pemanfaatan bahan lokal untuk SPPG dapat melakukan perputaran ekonomi di Tolitoli.

” Semua SPPG harusnya memanfaatkan bahan lokal, ikan, telur, daging, sayur mayur di Tolitoli tersedia, siapa bilang peternakan kita tidak ada, kita punya kelompok tani penanam sayur cuma tidak pernah di datangi SPPG,” tegas Moh Tang.

Ia mengaku pernah bertemu Ahli gizi bahwa ternyata ikan lebih bagus proteinnya ketimbang ayam. Di Tolitoli bahan pangan ikan sangat berlimpah, sebaiknya peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh SPPG.

” Kalau terjadi kelangkaan pada ikan, baru kemudian gunakan ayam dan telur, SPPG harus kreatif mengelolah ikan, ” sarannya.

Dalam RDP yang dipimpin ketua DPRD Tolitoli tersebut, telah hadir perwakilan 18 SPPG di delapan kecamatan meliputi SPPG Baolan, Galang, Tolitoli Utara, Dakopemean, Ogodeide, Lampasio, Dondo, Dampal Utara. Turut hadir, ketua Satgas MBG Tolitoli, Asrul Bantilan, Kordinator Wilayah SPPG Tolitoli, sejumlah kepala sekolah mulai TK, SMP, SMK dan SMA. (ram/teraskabar)

  Banjir di Delapan Desa, Parimo Status Tanggap Darurat Banjir