Donggala, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Vera Elena Laruni dan Wakil Bupati Taufik Burhan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam mendorong kemajuan daerah di berbagai sektor.
Sejumlah program prioritas kini tengah digarap serius, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan yang akan terpusat di masing-masing kecamatan, rehabilitasi pasar Ganti menjadi pasar modern, bantuan untuk nelayan, pembentukan satgas peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan satgas pengawasan pertambangan, serta program-program lainnya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di tengah kesibukan melaksanakan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggala juga menerima masukan dari Forum Masyarakat Donggala Maju (FMDM). Dalam keterangannya, Fernandes Sunawa, perwakilan dari FMDM, menyampaikan pentingnya segera dilakukan perombakan struktur pemerintahan, khususnya pada jajaran eselon II dan III.
Menurut Nandes, perombakan struktur tersebut penting untuk penyegaran birokrasi, sejalan dengan visi-misi Vera Laruni dan Taufik Burhan yang menempatkan pelayanan dan kemajuan Donggala sebagai prioritas utama.
“Kami menilai banyak gagasan besar Bupati Donggala yang tidak mampu diterjemahkan oleh jajaran di bawahnya menjadi kebijakan konkret. Salah satunya adalah persoalan data BPJS masyarakat yang hingga kini belum terakomodir melalui skema APBN. Ini menunjukkan lemahnya keseriusan dari OPD terkait dalam mengawal program yang sebenarnya sangat penting bagi masyarakat Donggala,” tegas pemuda Kecamatan Banawa Selatan tersebut.
Lebih lanjut, Nandes menyoroti bahwa sebagian besar aparatur yang isi jabatan strategis ini masih wajah-wajah lama. Ia menilai perlu adanya penyegaran birokrasi dengan menghadirkan sumber daya manusia yang lebih inovatif, adaptif, dan visioner agar mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini.
Isu lain yang turut disorot adalah persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai merupakan warisan problematik dari masa pemerintahan sebelumnya. Nandes mendorong agar momentum ini dijadikan ajang bersih-bersih dan reposisi oleh pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan.
“Bukan hanya pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan kena getahnya, 300 ribu warga Donggala juga ikut menanggung beban dari ketidakdisiplinan birokrasi dalam melakukan rekrutmen PPPK yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan keuangan daerah”.
“Ada hak warga lainnya dalam porsi APBD Donggala, tentu itu tidak hanya untuk membiayai belanja pegawai. Tapi juga untuk kebutuhan publik lainnya, seperti jalan tani, alat kerja, modal usaha dan infrastruktur lainnya,” tegas Nandes.
“Donggala tidak kekurangan sumber daya yang lebih kompeten dan telaten, hanya saja perlu di beri ruang dan kesempatan untuk menguji kompetensi mereka dalam mengisi jabatan-jabatan strategis dipemerintahan”, kata Nandes.
“Saya kira, sekaranglah momentum paling baik untuk pemerintahan Vera Laruni dan Taufik Burhan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Donggala”, ucap aktivis GMKI itu.
Tak hanya itu, Nandes juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Donggala yang berpihak kepada masyarakat secara adil.
“Ada 300 ribu warga Donggala yang menunggu sentuhan nyata dari APBD. Kami berharap Bupati Donggala mengelola anggaran secara bijak dan merata demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Donggala menyambut baik masukan tersebut dan terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mempercepat pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. (red/teraskabar)
