Morowali, Teraskabar.id – Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK Morowali) berencana melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT. Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang berlokasi di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Aksi ini merupakan respons terhadap berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang diduga timbul akibat aktivitas perusahaan, khususnya kegiatan hauling material ore nikel menuju pelabuhan jetty yang melintasi jalan Trans Sulawesi.
Menurut Amrin, Ketua GRD KK Morowali, aktivitas hauling tersebut tidak hanya menimbulkan kemacetan panjang, tetapi juga menghasilkan debu tebal yang mengganggu masyarakat dan pengguna jalan. Ia menegaskan bahwa hasil investigasi lapangan menunjukkan banyak persoalan lingkungan yang perlu segera diperbaiki oleh pihak perusahaan.
“Selama beberapa waktu terakhir, aktivitas penambangan PT CBP sering menyebabkan lumpur menutup jalan Trans Sulawesi. Kondisi ini membuat kendaraan umum sulit melintas bahkan tertahan hingga berjam-jam,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Amrin menambahkan bahwa berdasarkan temuan timnya, izin lingkungan PT CBP diduga masih dibekukan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan beberapa kali teguran yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan tersebut. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Kami terus melakukan konsolidasi bersama pemuda dan masyarakat lokal untuk menggalang solidaritas. Kami ingin perubahan nyata, bukan janji-janji,” tambahnya.
Selain itu, GRD KK Morowali juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai represif terhadap masyarakat. Amrin mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini PT CBP diduga melaporkan sejumlah warga Desa Lalampu ke pihak kepolisian, yang menurutnya merupakan tindakan yang tidak bijaksana. “Ironis, perusahaan justru bersikap arogan terhadap warga yang menyuarakan kebenaran,” tegasnya.
Sebagai langkah akhir, GRD KK Morowali menegaskan siap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran apabila PT CBP tidak segera memperbaiki kerusakan lingkungan dan mengatasi dampak sosial yang terjadi. Mereka juga mendesak Pemerintah Daerah Morowali untuk turun langsung mengawasi setiap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Rencana aksi GRD KK Morowali menjadi cerminan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan di kawasan pertambangan. Pemerintah daerah dan perusahaan diharapkan dapat membuka ruang dialog, agar perbaikan lingkungan dan keadilan sosial benar-benar terwujud di Morowali. (Ghaff/Teraskabar).
