Abd. Ghafur Halim (Pengelola Kanal YouTube Halo Morowali)
DALAMkebanyakan praktik pemerintahan daerah, Musrenbang dan apel umum nyaris selalu bersifat top-down, pemimpin menunggu rakyat datang menyampaikan aspirasi, sementara kepala daerah memantau dari atas podium atau laporan staf. Forum yang mestinya menjadi ruang dengar rakyat, kerap kali berubah menjadi panggung birokrasi yang kaku.
Karena itu, pendekatan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, yang memilih turun langsung memimpin apel umum dan menghadiri Musrenbang di tiap kecamatan, menawarkan perspektif baru dalam praktik demokrasi lokal. Ia bukan hanya hadir untuk memberi arahan kepada ASN, tetapi juga untuk menyapa dan mendengarkan denyut kehidupan masyarakat desa. Penting dicatat, pendekatan semacam ini akan lebih kuat dampaknya jika tidak hanya menyasar aparatur negara, tetapi juga menjangkau masyarakat umum secara langsung.
Kepemimpinan yang membumi adalah ketika kepala daerah mau keluar dari zona nyamannya. Ia tak hanya berdiri di tengah barisan ASN saat apel, tetapi juga hadir dalam kumpulan petani, duduk di warung kopi rakyat, atau berdialog langsung dengan ibu-ibu pasar tanpa protokoler. Sebab, suara rakyat sesungguhnya bukan hanya ada di meja dinas, tapi di lorong-lorong kehidupan.
Pendekatan ini sejalan dengan spirit Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi itu bukan hanya berarti kebebasan administratif, tetapi juga kebebasan untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan warganya.
Lebih jauh, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keterlibatan langsung masyarakat bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi syarat utama agar pembangunan tidak berjalan secara elitis dan sektoral.
Pendekatan Bupati Morowali juga sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, terutama dalam pasal-pasal yang menekankan perlunya pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam proses penyusunan RPJMD, RKPD, dan evaluasi pembangunan. Bukan hanya aparatur desa yang mesti dilibatkan, tetapi juga kelompok masyarakat sipil, petani, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok marginal lainnya.
Namun, semua ini akan tinggal sebagai narasi inspiratif jika tidak diikuti oleh kebijakan tindak lanjut. Apel umum dan Musrenbang keliling harus menjadi jembatan yang konkret menuju perencanaan partisipatif yang substansial, bukan sekadar panggung seremonial. Harus ada mekanisme dokumentasi aspirasi, penilaian kebutuhan berbasis data lokal, dan integrasi langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Bukan hanya itu, perlu pula diformalkan dalam sistem kerja daerah agar pendekatan turun langsung ini tidak berhenti pada satu periode pemerintahan. Harus menjadi standar moral dan operasional dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan berpihak.
Di tengah apatisme publik terhadap janji politik yang sering tak berpijak, praktik kepemimpinan yang menyapa rakyat langsung di akar rumput memberikan harapan baru. Ketika pemimpin hadir bukan karena jadwal protokol, tapi karena dorongan nurani untuk mendengar dan memahami rakyatnya, maka sesungguhnya itulah ruh utama dari demokrasi yang hidup.
Kita tak butuh pemimpin yang hanya berdiri di depan ASN dan bicara tentang target kinerja. Kita butuh pemimpin yang mau duduk di lumbung petani dan mendengar kegelisahan mereka tentang harga pupuk. Kita tak butuh Musrenbang yang penuh lembar-lembar formalitas, tapi kosong aspirasi. Kita butuh forum yang menyatukan suara rakyat dengan arah kebijakan pembangunan secara nyata.
Dan akhirnya, kita tentu berharap, langkah progresif ini tidak berhenti sebagai semangat awal jabatan. Sebab membangun daerah bukan lomba cepat-cepat di garis awal, melainkan maraton panjang yang butuh nafas keberanian sampai garis akhir. Semoga Bupati Morowali tetap konsisten hadir di tengah rakyatnya, bukan hanya di awal, tapi juga di pertengahan dan akhir masa jabatannya. Karena rakyat akan menilai bukan hanya dari langkah pertama, tetapi dari sejauh mana kaki itu tetap setia menapak hingga yang terakhir.***
