Oleh Hasanuddin Atjo, Dewan Pakar Pokja Ekonomi Biru Sulawesi Tengah
EKONOMI BIRU atau Blue Economy menjadi salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan. di dunia. Terutama bagi Negara berstatus archiphelagos, yaitu memiliki sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau kecil.
Indonesia salah satu negara archipelago terbesar dengan garis pantai hampir 100.000 kilometer serta jumlah pulau kurang lebih 17 ribu buah. Selain itu negeri kepulauan ini beriklim tropis, memungkinkan usaha produksi pangan sepanjang tahun.
Pada saat ini pemerintah pusat sedang mendorong praktik economi biru di daerah, untuk menjawab pesan Sustainable Development Goals(SDGs), yang hingga saat ini terus dan gencar dikampanyekan oleh masyarakat dunia.
Pada tahap awal ekonomi biru di Indonesia akan fokus pada cara memproduksi pangan laut diikenal sebagai program blue food (perikanan tangkap yang terukur, Budidaya perikanan berkelanjutan). Dengan target memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan selanjutnya secara simultan dirancang menyentuh sektor lain.
Selain blue food (perikanan tangkap dan budidaya), maka sektor lain menjadi sasaran program economi biru yaitu Pariwisata Bahari; Transportasi laut; Sumberdaya Minyak, Gas dan mineral; Konservasi laut;
Bioteknologi Kelautan; Energi terbarukan (gelombang laut, pasang surut, dan arus laut) serta industri kemaritiman.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyikapi program blue food ini melalui 5 program prioritas yang dimulakan pada priode 2019 – 2024 dilanjutkan periode 2025 – 2030..
Program itu adalah Perluasan kawasan konservasi laut; Penerapan perikanan tangkap terukur; budidaya perikanan berkelanjutan; pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik laut yang mulai terdeteksi berada pada sistem rantai makanan pada ikan.
Gubernur Anwar Hafid sangat menaruh perhatian terhadap implementasi ekonomi biru di daerahnya. Antara lain dengan menetapkan kelompok kerja (Pokja) Ekonomi Biru Sulawesi Tengahmelalui sebuah surat keputusan nomor : 500/105/Bapoeda-G. ST/2025.
Pokja yang diketuai Dr. Rahmad M. Arsyad. S.Ikom antara lain bertugas menyusun peta jalan implementasi ekonomi biru Sulawesi Tengah 2025 – 2029, yang sekaligus mengawal dan mengevaluasi implementasi blue ekonomi di daerah yang memiliki garis pantai sekitar 6.000 km dan lebih 1.000 pulau kecil.
Kamis hingga Jumat (17 -18 Juli 2025) telah dilaksanakan FGD atau Fokus Group Diskusi bertempat di ruang Nagana kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto.
FGD dihadiri oleh Kementrian Bappenas dan Koperasi secara online serta perwakilan Menko pangan secara offline. Sebagai peserta pada FGD itu adalah perwakilan dari OPD, Bappeda, Kelautan Perikanan, Pariwisata, lingkungan hidup, Kehutanan, ESDM dan Koperasi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Narasumber lainnya pada FGD tersebut adalah PT Komira (Koperasi Mina Rizki Abadi) Jakarta yang akan berperan sebagai salah satu offtaker (penjamin pasar) terhadap produksi blue food Sulawesi Tengah.
PT Komira Jakarta hingga saat ini berperan sebagai offtaker perikanan tangkap pelagis kecil (Ukan Kembung, Layang dan sejenisnya) di Kalimantan Selatan dan Maluku. Bahkan, pernah sebagai offtaker di kawasan Teluk Tolo.
Selanjutnya NGO Blue Aliens Indonesia yang pada saat ini tengah mengawal praktik blue ekonomi (perikanan tangkap terukur) khususnya perikanan Oktopus (Gurita) di salah satu kabupaten di pesisir Teluk Tolo.
Model dari Blue Aliens adalah menerapkan konsep buka dan tutup (Konsep Sasi di Maluku) terhadap perikanan tangkap Octopus. Dengan cara seperti ini maka nilai ekonomi, sosial dan lingkungan meningkat secara signifikan.
Setidaknya ada dua target dari terbentuknya pokja ekonomi biru di Sulawesi Tengah antara lain: Pertama, tersusunnya dokumen peta jalan ekonomi biru Sulawesi Tengah yang akan memetakan persoalan sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau kecil pada 4 kluster (Teluk Tolo, Teluk Tomini, Selat Makassar dan laut Sulawesi).
Dari pemetaan itu bisa dibuat penetapan komoditi dan sektor apa yang nanti akan didorong sebagai program ekonomi biru pada setiap kluster mendukung indeks ekonomi biru Provinsi.
Kedua, meningkatkan nilai indeks blue ekonomi Provinsi sebagai akumulasi dari indeks ekonomi biru 12 kabupaten dan kota. Serta meningkatkan praktik praktik ekonomi biru di 12 kabupaten dan kota.
Terakhir bahwa harmonisasi antara provinsi dan kabupaten serta kota menjadi penting. Selain itu pembiayaan pada program bisnis ekonomi biru tidak lagi diperbolehkan pada fiskal APBD dan APBN dan diharapkan sumbernya dari pihak ketiga sesuai ketentuan berlaku.
Fiskal APBD dan APBN hanya diperbolehkan untuk fasilitasi, koordinasi, pengawalan dan pengawasan serta evaluasi terhadap berlangsungnya proses dan praktik program ekonomi biru. (***)
