Jakarta, Teraskabar.id – Asa Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengoptimalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zona Antar Wilayah Selat Makassar terus dilakukan. Tim yang dibentuk gubernur selama ini terus road show. Memfasilitasi Selat Makassar Summit di Palu Juni 2024 mendatang.
Siang tadi, Senin 5 Pebruari 2024 di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI, tim gubernur terdiri Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr Farid R Yotolembah, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial selaku Dr Hj Rohani Mastura dan Tenaga Ahli gubernur bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono mematangkan konsep event summit bersama Muhammad Suhendar, S.E., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Madya dan Nitis Surti Rumingkang, S.T, Analis Kebijakan Ahli Pertama dari Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves RI.
Baca juga: Gubernur Sulteng Gagas Selat Makassar Summit
Kata Farid, Selat Makassar Summit dijadikan wadah optimalisasi potensi lima provinsi dan kawasannya dari semua isu strategis wilayahnya oleh gubernur Sulteng. Karena, dengan adanya payung legal Perpres No 83/2020 adalah upaya mengakselerasi pembangunan nasional.
Andono yang mempresentasikan paparan ide dan gagasan Gubernur Rusdy Mastura menyebut bahwa dengan adanya ibukota negara nusantara (IKN) geo politik nasional niscaya berubah. Di sisi lain, di masa depan penting disiapkan Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Rakor Selat Makassar di Manado, Sekjen BKPRS: Ide Dasar Gubernur Sulteng
‘’Selat Makassar adalah pintu ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena hanya Selat Makassar sangat dekat dengan ibukota negara di Penajam Paser nantinya. Payung hukumnya ada Perpres Nomer 83. Itulah pak green desain pemikiran bapak gubernur yang kami diskusikan bapak dan ibu,’’ terang Rohani Mastura.
Suhendar sangat mengapresiasi ide dan gagasan besar Gubernur Sulteng. Ia menyambut baik untuk menata konsep Selat Makassar Summit dan berharap juga akan mengundang Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri terkait.
Baca juga: Summit Selat Makassar, Pemprov Sulteng Audiensi ke KKP
Nitis menyebut pemerintah telah menelorkan sembilan rencana zona antar wilayah di Indonesia. Termasuk Perpres Nomer 83/2020. Dirinya mengaku Selat Makassar Summit sangat tepat dan luar biasa sebagai implementasi peraturan presiden. (***/teraskabar)
