Morowali, Teraskabar.id — Keselamatan kerja PT IMIP disorot IP2MM setelah kembali terjadi kecelakaan kerja di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Ahad (12/10/2025). Dua orang pekerja dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Peristiwa ini memperkuat sorotan publik terhadap lemahnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan PT IMIP.
Keselamatan kerja PT IMIP disorot IP2MM bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan industri tersebut berulang kali mencatat kecelakaan kerja fatal. Kondisi ini menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola dan penerapan sistem K3 di internal perusahaan. Evaluasi menyeluruh menjadi keharusan mutlak agar keselamatan pekerja tidak terus dipertaruhkan demi produktivitas industri.
Usman, Wakil Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM), menegaskan bahwa kecelakaan berulang ini mencerminkan kelalaian struktural. “Ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas administratif,” ujarnya tegas. Ia menilai PT IMIP gagal melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem keselamatan internal yang semestinya menjadi tanggung jawab utama perusahaan.
Menurut IP2MM, pemerintah daerah juga harus mengambil langkah tegas. Pengawasan terhadap implementasi K3 tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus proaktif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, menjadi momentum penting untuk mendesak Pemerintah Daerah Morowali agar melakukan audit eksternal dan independen terhadap penerapan standar keselamatan di seluruh kawasan industri.
Selain itu, IP2MM meminta agar hasil audit nantinya dipublikasikan secara transparan. Langkah ini dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana komitmen PT IMIP dalam memperbaiki sistem keselamatan kerja di lingkungannya. Transparansi juga akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan lain di kawasan industri agar tidak mengabaikan keselamatan pekerja.
Sudah terlalu banyak korban berjatuhan akibat lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan korektif. Saatnya PT IMIP menunjukkan tanggung jawab penuh melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem K3. Pemerintah daerah pun harus hadir sebagai pengawas aktif, bukan sekadar simbol formalitas. Sebab, sebagaimana disuarakan IP2MM, keselamatan kerja adalah hak asasi setiap pekerja dan kewajiban moral setiap pengusaha untuk menjaganya. (Ghaff/Teraskabar).
