Sabtu, 18 April 2026

Musrenbang RKPD Morowali 2027: Antara Dorongan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

musrenbang rkpd morowali 2027 antara dorongan infrastruktur dan pemerataan wilayah
Suasana Musrenbang RKPD Morowali 2027 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, Kamis (16/4/2026). Foto: IKP.

Morowali, Teraskabar.id – Musrenbang RKPD Morowali 2027 kembali menegaskan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur sekaligus pemerataan wilayah. Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar forum strategis ini di Aula Bappelitbangda, Kamis (16/4/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum ini, pemerintah tidak hanya menyusun rencana kerja, tetapi juga mengevaluasi capaian pembangunan yang belum merata.

Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menghadirkan unsur Forkopimda, DPRD, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat dalam satu ruang dialog. Dengan demikian, pemerintah berupaya menyatukan perspektif pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, forum ini juga mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Iriane Iliyas.

Dalam sambutannya, Iriane menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga kuat dalam implementasi.

Namun demikian, perhatian utama dalam Musrenbang RKPD Morowali 2027 mengarah pada ketimpangan pembangunan antarwilayah. Di satu sisi, kawasan industri Morowali terus berkembang pesat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, wilayah kepulauan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam akses infrastruktur dan layanan dasar.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih adaptif. Selanjutnya, pemerintah berupaya menyeimbangkan pembangunan antara daratan industri dan kawasan kepulauan. Wilayah kepulauan sebenarnya memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi pesisir. Akan tetapi, potensi tersebut belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan dukungan infrastruktur.

  Wujudkan Layanan Kesehatan Tanpa Sekat, Bupati Morowali Sidak Puskesmas Wosu

Musrenbang RKPD Morowali 2027: Prioritas Program dan Penguatan Infrastruktur Dasar

Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas utama. Pertama, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Kedua, pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata. Ketiga, pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM sebagai pilar pertumbuhan inklusif.

Selain itu, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai fokus utama. Infrastruktur dinilai mampu membuka akses ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan jalan, transportasi laut, serta fasilitas dasar di wilayah kepulauan menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Lebih lanjut, Iriane mengakui bahwa dokumen perencanaan masih membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif. Ia ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan tepat sasaran.

“Saya meminta seluruh pemangku kepentingan aktif memberikan masukan agar dokumen perencanaan ini semakin tajam, realistis, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Iriane.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga menghadirkan pemaparan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Tengah secara daring, Kepala Bappelitbangda Morowali, serta Badan Pusat Statistik Morowali. Kehadiran narasumber ini memperkuat basis data dalam penyusunan kebijakan. Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan setiap program berdiri di atas analisis yang akurat.

Menariknya, rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Morowali 2027 ditutup dengan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada kepala daerah. Setelah itu, seluruh pihak menandatangani pakta integritas bersama OPD dan Camat Bungku Tengah. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Pada akhirnya, Musrenbang RKPD Morowali 2027 tidak hanya menjadi forum penyusunan program tahunan. Sebaliknya, forum ini menjadi cermin bagi pemerintah daerah dalam menjawab tantangan besar, yakni menghadirkan pembangunan yang benar-benar merata dan inklusif di seluruh wilayah Morowali. (G).

  Bupati Morowali Hadiri Pelantikan dan Raker Perbasi 2025–2029