Donggala, Teraskabar.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.
Pemkab juga telah membentuk Tim Pendamping Keluarga serta Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Donggala yang terdiri dari para pakar dan ahli.
“Saya berharap dengan terbentuknya TPPS, Tim Audit Stunting dan TPK tersebut, maka upaya percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Donggala akan berhasil,” kata Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Bangga Kencana, di ruang pertemuan P2KB, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selasa (3/6/2025).
Pembentukan TPPS, Tim Audit Stunting dan TPK tersebut kata Wabup Donggala sebagai upaya mengintensifkan penanggulangan berbagai masalah kependudukan dan keluarga, termasuk Stunting, melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Program Bangga Kencana tegasnya sangat membutuhkan sinergi antar sektor dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, sehat, dan produktif sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam memberdayakan ekonomi keluarga serta lebih siap dalam menghadapi tantangan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa kondisi kependudukan saat ini membutuhkan pendekatan lebih, tidak hanya sebatas pengendalian angka kelahiran melalui program KB, namun juga melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi digital.
“Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran melalui program KB. Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB pada era digital atau teknologi ini perlu terus ditingkatkan,” ungkap Taufik.
Taufik M Burhan menegaskan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Donggala, di antaranya rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya angka kemiskinan, stunting, kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya angka kehamilan remaja.
“Untuk mewujudkan aksi penurunan stunting, memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan. Peran tim pendamping keluarga sangat penting sebagai upaya percepatan penanggulangan masalah tersebut,” tegasnya.
Di bawah garis koordinasi BKKBN, Presiden RI menargetkan untuk menekan angka prevalensi stunting sampai 14,4 persen hingga tahun 2029 hingga mencapai 5 % ditahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Taufik M Burhan juga menjelaskan, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala tahun 2022 sebesar 32,4 % tahun 2023 naik 34,1 % sedangkan yang dicapai di tahun 2024 adalah 22.3 % atau terjadi penurunan sebesar 11.8 % berdasarkan data SSGI (Survey Status Gizi Indonesia).
“Ini adalah pekerjaan dan tugas yang berat bagi kita terkait aksi konvergensi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Donggala. Namun kita semua harus optimis pada tahun 2029 mendatang angka stunting di Kabupaten Donggala ditargetkan turun diangka 14 % kita bisa capai,” ujarnya. (red/teraskabar)
