Morowali, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mempertegas komitmennya perketat pengawasan kawasan hutan dalam menjaga kelestariannya sekaligus memberikan peringatan keras kepada pihak mana pun yang mencoba memasuki, membuka, maupun mengklaim lahan hutan tanpa alas hak dan legalitas yang sah.
Penegasan ini diambil agar masuknya arus investasi besar di Kabupaten Morowali tetap berjalan tertib hukum, berkeadilan bagi masyarakat, serta tidak merusak kawasan lindung negara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali Yusman Mahbub menyatakan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung penuh setiap investasi strategis yang masuk ke daerah, namun pelaksanaannya harus seimbang dengan perlindungan hak rakyat dan kepatuhan mutlak terhadap batas-batas kewenangan negara.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang mengklaim seluruh lahan seolah milik pribadi tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan kehutanan.
“Kita mendukung seluruh investasi, di sisi lain juga harus kita mempertimbangkan hak-hak rakyat supaya seimbang. Kita ini bernegara, harus tahu mana batas kita dan mana batas kewenangan pemerintah, sehingga tidak ada lagi anggapan seolah-olah ini kita punya semua,” tegas Sekda Morowali.
Dalam arahannya yang disampaikan pada latar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) bersama PT Vale Indonesia Tbk di Morowali, Jumat (6/11/2026) lalu, Sekda menekankan bahwa larangan memasuki kawasan hutan lindung merupakan keputusan mutlak negara yang telah dikonsolidasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi, Biro Hukum, hingga para kepala desa. Ia secara eksplisit memperingatkan seluruh pihak agar tidak nekat membuka lahan baru secara ilegal di kawasan terlarang tersebut.
“Aturan kehutanan itu jelas, hutan lindung tidak boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu keputusan negara. Sumber daya mineral yang besar di Sulawesi Tengah ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, karena kalau tidak dikelola dengan baik, suatu waktu justru akan menjadi mudarat bagi masyarakat Morowali sendiri,” ujarnya.
Pemkab Morowali Perketat Pengawasan, Tutup Celah Praktik Penyerobotan Lahan
Untuk menutup celah bagi praktik penyerobotan lahan dan klaim ilegal di masa mendatang, Pemkab Morowali bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan pemegang izin operasional telah mengunci Tanggal Batas Pengakuan (Cut-off Date) pada 7 September 2026.
Ketetapan ini diterapkan secara ketat—termasuk pada area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok-3 Bahodopi seluas 1.878,48 hektare—berdasarkan bukti autentik perekaman foto udara September 2026 dan pendataan lapangan sesuai SK Tim Terpadu Nomor 500.4.6.6/11/DISHUT. Dengan demikian, pembukaan lahan baru setelah tanggal batas tersebut tidak akan diakui dan dipastikan melanggar hukum kehutanan.
Di sisi lain, Pemkab Morowali memastikan bahwa penertiban kawasan hutan tetap dijalankan secara adil (no blind spot) bagi warga penggarap yang telah beraktivitas secara sah sebelum 7 September 2026. Mengacu pada standar nilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, warga terdampak yang terverifikasi berhak memperoleh penggantian hasil panen kebun, biaya penggantian tanaman atau modal usaha baru, hingga program pemulihan mata pencaharian berkelanjutan—bukan melalui praktik jual beli lahan hutan yang melanggar aturan.
Ke depan, Pemkab Morowali akan memperluas penerapan pola penataan dan pengawasan ketat ini ke seluruh kawasan industri dan wilayah lingkar tambang lainnya di Morowali, seiring tingginya minat investasi yang masuk ke daerah.
“Pendekatan penataan yang baik ini tidak hanya berlaku di lingkar tambang PT Vale, tetapi juga akan kita sampaikan dan terapkan di daerah-daerah lain di wilayah Morowali agar pembangunan berjalan dalam koridor yang benar,” pungkas Sekda Morowali. (red)
