Morowali, Teraskabar.id – Ketua Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-Morowali), Amrin, memberikan tanggapan terhadap undangan diskusi terkait polemik beasiswa 718 mahasiswa yang belum menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, ia menyambut baik undangan dialog yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Morowali, namun menegaskan bahwa dialog tersebut harus menghasilkan keputusan yang konkret, adil, dan berpihak pada mahasiswa.
Amrin menilai polemik beasiswa 718 ini tidak boleh dianggap persoalan biasa, sebab menyangkut hak dasar mahasiswa untuk mendapatkan dukungan pendidikan dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa GRD Morowali hadir untuk mengawal keadilan dan transparansi dalam proses seleksi serta penyaluran beasiswa.
“Kita tidak bisa membiarkan 718 mahasiswa kehilangan haknya hanya karena kesalahan teknis atau kurangnya ketelitian pihak dinas,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Dalam pandangan Amrin, undangan Disdikbud Morowali untuk berdialog pada Rabu (5/11/2025) bersama organisasi mahasiswa merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar proses diskusi tidak berhenti pada wacana, melainkan berujung pada keputusan yang dapat mengakomodasi seluruh mahasiswa terdampak.
“Kami ingin memastikan polemik beasiswa 718 ini menjadi momentum refleksi bagi Pemkab Morowali agar lebih cermat dalam kebijakan pendidikan,” tegasnya.
Amrin juga meminta agar Dinas Pendidikan menunda sementara penyaluran berkas mahasiswa penerima sebelum hasil dialog diumumkan secara resmi. Ia khawatir langkah tergesa-gesa justru akan memperdalam masalah dan menimbulkan ketidakadilan baru.
Menurutnya, data mahasiswa sudah tersimpan lengkap di dinas, sehingga pemerintah daerah tinggal memastikan agar distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
Lebih jauh, Amrin menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses beasiswa daerah. Ia berharap Pemkab Morowali hadir dengan sikap tegas dan bertanggung jawab untuk menuntaskan polemik beasiswa 718 ini.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya dibebankan kepada dinas. Pemerintah daerah harus menunjukkan kepemimpinan yang adil dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Sebagai penutup, Amrin menyatakan bahwa GRD Morowali akan terus mengawal proses penyelesaian hingga seluruh mahasiswa mendapatkan haknya. Ia menilai, penyelesaian yang transparan, terbuka, dan partisipatif adalah kunci mengakhiri polemik beasiswa 718 agar kepercayaan publik terhadap program pendidikan daerah tetap terjaga. (Ghaff/Teraskabar).
