Palu, Teraskabar.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase berjanji akan memberantas tiga masalah ilegal dalam 100 hari kerja pertama pemerintahannya yaitu, ilegal fishing, ilegal logging, serta ilegal mining.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Parimo Erwin Burase di hadapan sejumlah wartawan di kantor gubernur usai pelantikan dua kepala daerah oleh Gubernur Sulteng H Anwar Hafid, yaitu Bupati Parimo dan wakilnya, serta bupati Banggai beserta wakilnya, Senin (2/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Parimo Erwin Burase menjelaskan praktik desktruktif fishing atau pengeboman ikan menjadi salah satu agenda prioritas dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan pasangan Erwin Burase – Abdul Sahid.
“Luar biasa pengeboman ikan di wilayah perairan Parigi Moutong, saya setiap saat di laut karena hobi memancing, jadi banyak mengetahuinya,” kata Erwin.
“Ini harus segera dihentikan,” tambahnya.
Ilegal logging juga menjadi agenda prioritasnya. Permasalahan ini menurutnya sudah begitu lama terjadi di Parimo dan memerlukan penanganan serius agar kawasan hutan di wilayah Parimo tidak mengalami degradasi hutan.
Terakhir, masalah ilegal mining. Bupati Erwin menegaskan, ia bersama wakilnya, Abdul Sahid sangat sejalan dengan sikap Gubernur Sulteng mengenai praktik pertambangan ilegal.
Ia berkomitmen menata peruntukan lahan dan menata pertambangan sesuai dengan RTRW guna mendukung pertanian berkelanjutan.
“Insya Allah dalam 100 hari kerja, ini semua bisa dituntaskan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sikap Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid terhadap pertambangan ilegal (PETI) di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), sangat tegas.
Hal itu tergambar dari instruksi Gubernur Anwar Hafid saat menyampaikan sambutan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Senin (2/6/2025), di lapangan kantor gubernur. Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Erwin Burase agar pemberantasan PETI menjadi prioritas kerja utama dalam 100 hari kerja pertama kepemimpinan.
“Saya minta kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan prioritas pertama, kerja utama. Bagaimana kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada petani kita atas tercemarnya air-air sungai yang menyebabkan pengairan dan sebagainya menjadi merah dan sebagainya,” ujar Gubernur Anwar.
Instruksi Gubernur Anwar Hafid tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi air sungai yang tercemar akibat aktivitas PETI dan meminta langkah konkret segera diambil oleh kepala daerah setempat untuk melindungi petani dan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap memberikan dukungan penuh dalam penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut. Komitmen ini termasuk dukungan kebijakan, koordinasi, hingga bantuan operasional bila dibutuhkan.
“Insya Allah apapun kebutuhannya Pak Bupati akan kami support, sehingga kegiatan penambangan ilegal ini bisa segera berakhir, sehingga pertanian kita bisa lebih maju di masa yang akan datang,” lanjutnya.
Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya peran kepala daerah sebagai pengawas utama di wilayah masing-masing, meskipun kewenangan perizinan tambang kini berada di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa keberanian kepala daerah dalam bertindak adalah kunci perlindungan terhadap masyarakat.
“Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau untuk melindungi masyarakat kita, saya minta para Bupati, Wali Kota untuk tegas terhadap setiap apa yang menjadi keluhan masyarakat di daerah,” tegas Gubernur.
Ia memberikan contoh nyata keberanian Bupati Sigi yang telah menutup aktivitas tambang ilegal di Lindu. Anwar menyebut langkah tersebut sebagai tindakan inspiratif yang patut diikuti.
“Saya juga berharap apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi dengan menutup kegiatan pertambangan ilegal di Lindu itu bisa menjadi salah satu contoh. Semoga kita semua berani melakukan apa yang dilakukan oleh Bupati Sigi sehingga pertambangan ini tidak mengganggu hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.
Gubernur menutup pernyataannya dengan harapan agar agenda pemberantasan PETI tidak hanya menjadi formalitas dalam rencana kerja, melainkan sebuah langkah nyata dan berdampak bagi masyarakat. Ia optimis bahwa kepemimpinan baru di Parigi Moutong mampu membawa perubahan besar dalam waktu singkat. (red/teraskabar)
