Morowali, Teraskabar.id – Rekrutmen tenaga kerja lokal menjadi fokus utama rapat penting yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Morowali. Organisasi tersebut mengundang para pemangku kepentingan desa untuk membahas isu rekrutmen yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat desa di wilayah Bungku Timur.
Rapat terkait rekrutmen tenaga kerja lokal dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, pukul 19.30 WITA hingga selesai di Gedung Serba Guna Desa Geresa, Kecamatan Bungku Timur. Undangan ditujukan kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Ketua Karang Taruna di seluruh desa Kecamatan Bungku Timur.
Ketua DPC APDESI Morowali, Asnan As’ad, SP, NLP, menegaskan pentingnya mengedepankan rekrutmen tenaga kerja lokal dalam proses penerimaan karyawan oleh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Menurutnya, praktik rekrutmen yang tidak berpihak pada tenaga kerja dari desa sekitar menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
“Pelibatan tenaga kerja lokal selalu menjadi persoalan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, kami mengundang seluruh pihak untuk duduk bersama membahas dan mencari solusi terbaik terkait penerimaan tenaga kerja lokal,” ungkap Asnan, Senin (29/9/2025).
APDESI Morowali menilai, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meminimalkan potensi ketegangan sosial. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan perusahaan yang beroperasi di Bungku Timur.
Selain itu, rapat ini menjadi wadah untuk merumuskan kesepahaman bersama agar setiap proses rekrutmen di masa mendatang lebih transparan dan berkeadilan. Dengan demikian, peluang kerja bagi masyarakat desa dapat terbuka lebih luas, sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di wilayah setempat.
Melalui rapat ini, APDESI Morowali menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat desa dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Organisasi ini mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama membangun sistem penerimaan tenaga kerja yang adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan warga desa dapat meningkat, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. (Ghaff/Teraskabar).
