Selanjutnya, untuk yang non makanan, selain kenaikan harga BBM, kenaikan kontrak rumah juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan Garis Kemiskinan di Sulteng.
“Kita lihat di sini mungkin yang punya rumah tapi biayanya begitu luar biasa gitu. Jadi pengaruh terhadap garis kemiskinan itu tinggi untuk perumahan,” ujarnya.
“Walaupun (perumahan) mengalami penurunan dari Maret ke September 2022 tapi share-nya paling besar,” tambahnya.
Kemudian kenaikan LPG gas 3 kg memberi andil 1,58 persen. Selanjutnya, komoditi non makanan yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan adalah listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan, dan sebagainya.
BPS juga melaporkan kemiskinan di Indonesia secara nasional bertambah dari 9,54 persen menjadi 9,57 persen. Terjadi kenaikan 0,03 persen poin. Hanya delapan delapan provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari total 38 provinsi di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Sulteng Ir Jefrie Wahido M.Si mengatakan, meski terjadi fenomena ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan inflasi, serta fenomena sosial berupa pemulihan pascapandemi secara nasional, namun Provinsi Sulteng berhasil menekan tingkat kemiskinan. Tercatat pada September 2022, tingkat kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2022 sebesar 12,33 persen. (teraskabar)
