Palu, Teraskabar.id– Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri kritik kehadiran aparat di lokasi sengketa lahan sawit antara warga dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara.
Kritik keras ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, yang menilai aparat Kepolisian dan TNI telah keluar dari fungsi netralitasnya di lapangan.
Safri kritik kehadiran aparat bukan tanpa alasan. Ia menilai kehadiran aparat bersenjata di tengah konflik agraria yang belum selesai dapat memperkeruh suasana dan memicu ketegangan baru di masyarakat.
“Mereka harusnya menjadi penengah, bukan memberi kesan berpihak kepada perusahaan. Tugas utama mereka menjaga ketertiban, bukan menjaga perusahaan, apalagi sampai mengintimidasi warga,” tegas Safri dalam pernyataannya kepada media, Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan, konflik antara warga dengan PT KLS sudah berlangsung cukup lama dan belum menemukan solusi yang adil. Safri kritik kehadiran aparat karena kehadiran aparat justru berpotensi memperburuk keadaan bila tidak diimbangi pendekatan yang humanis dan berkeadilan.
“Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kehadiran negara yang melindungi, bukan menakut-nakuti. Pendekatan kekuatan hanya akan menambah luka dan memperpanjang masalah,” ujarnya.
Politikus muda PKB itu juga mengingatkan agar aparat tidak mengulangi tragedi masa lalu seperti peristiwa Tiaka 2011 yang menewaskan dua warga dan melukai puluhan lainnya.
“Kasus Tiaka 2011 masih membekas di ingatan masyarakat kita. Jangan sampai kejadian serupa terulang di Bungku Utara,” ungkap Safri dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan keseriusan Kapolda Sulawesi Tengah yang baru, Irjen Endi Sutendi, dalam mewujudkan aparat yang profesional dan berpihak pada kebenaran. Safri mendesak agar Kapolda segera menarik personel yang dikerahkan di lahan sengketa dan menindak oknum aparat yang terlibat membela kepentingan perusahaan.
“Kapolda harus tegas dan adil. Kalau laporan dari perusahaan cepat direspons, laporan warga juga harus diperlakukan sama. Jangan pilih kasih,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Safri mengajak semua pihak untuk mempercayakan penyelesaian konflik kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Satgas PKA. Ia menyebut Gubernur Anwar Hafid telah menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi yang berkeadilan.
“Pembentukan Satgas PKA adalah langkah maju dari Gubernur untuk menyelesaikan konflik agraria secara transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkas Safri. (Ghaff/Teraskabar).
