Donggala, Teraskabar.id– Ratusan nelayan Kecamatan Banawa, yang tergabung dalam Serikat Nelayan Donggala, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala, Selasa (14/1/2025).
Massa aksi tiba sekitar pukul 13.00 WITA dan membentangkan spanduk serta pamflet sebagai bentuk protes. Pantauan teraskabar.id, massa aksi sempat tersulut emosi atas pernyataan salah seorang anggota DPRD Donggala, dari fraksi PKS, Anton Muda. Namun aparat keamanan dari Polres Donggala dapat mengendalikan situasi.
Kedatangan massa aksi untuk menolak program Vessel Monitoring System (VMS). Program VMS merupakan program dari Kementerian Perikanan yakni sistem pengawasan kapal yang menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal.
“Kami nelayan kecil menolak tegas program VMS. Program ini sangat memberatkan kami,” ujar Ian Adrian, koordinator aksi (Korlap) di ruang sidang DPRD Donggala.
Ian menilai bahwa program tersebut tidak mendukung mereka karena biaya yang sangat tinggi. Dikatakannya, bahwa program VMS tidak memberikan manfaat bagi nelayan, melainkan justru sangat merugikan nelayan.
“Saya rasa kalau ada kenaikan pajak kami bisa menerima. Tapi program VMS ini sangat memberatkan. Belum pajaknya yang sangat mahal yakni Rp 8 juta pertahun. Ini sangat memberatkan kami,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Donggala, Aziz Rauf, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan nelayan akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan ke pusat.
“Saya menyatakan menolak program VMS ini karena memberatkan nelayan. Hasil ini akan kita teruskan ke pemerintah pusat. Saya bersama nelayan dengan tegas menolak program VMS ini,” tutup Aziz (red/teraskabar)
