Sulteng Terapkan Zonasi Penangkapan Ikan Terukur

Banggai, Teraskabar.idKepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Arif Latjuba mengatakan pihak dinas kelautan dan perikanan telah menetapkan zonasi penangkapan ikan secara terukur berdasarkan kuota penangkapan ikan.

Tujuannya, menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dengan penangkapan ikan secara terukur.

Baca jugaMenjaga Kelestarian Bahasa Daerah di Sulteng, Butuh Kepastian Regulasi

“Bapak wakil gubernur, kami sampaikan pula hasil dari pertemuan kami dengan Pusat terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur berdasarkan kuota penangkapan ikan,” kata Arif Latjuba saat menyampaikan laporannya pada pembukaan Sinkronisasi Program Bidang Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Sulteng, Selasa malam (23/5/2023) di Luwuk Banggai.

Terkait pelaksanaan PIT ini lanjutnya, pihak DKP Provinsi akan mendata kapal perikanan, data nelayan, serta pelaku usaha penangkapan ikan by name by address.

Pendataan ini dijadwalkan pada bulan Juni hingga Desember 2023, bertempat di lokasi masing-masing.

Baca jugaSulteng Provinsi Ketujuh  Serahkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Sekaitan dengan pendataan kapal perikanan, Arif mengakui telah disepakati untuk dilakukan morotorium terhadap perzinan berusaha perikanan tangkap yang baru, yaitu kapal-kapal yang berukuran di bawah GT 5. Moratorium tersebut diberlakukan hingga dikeluarkan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, DKP Provinsi Sulteng  juga akan melaporkan pelabuhan-pelabuhan yang diusulkan menjadi Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Penangkapan Ikan Terukur, yang kedepannya diharapkan dapat mendorong diterbitkannya Inpres tentang Pengembangan Kampung Nelayan Maju.

Baca jugaPT Vale kepada DPR RI, Komitmen Terapkan Pertambangan Berkelanjutan di Blok Bahodopi

“Besar harapan kami melalui acara ini kami bisa menghasilkan beberapa kesepakatan dengan kabupaten kota terkait target yang ingin dicapai, baik dalam peningkatan produktifitas, kewenangan-kewenangan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya. (teraskabar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *