Poso, Teraskabar.id – Sejumlah warga di beberapa desa di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terpantau tidak mengibarkan Bendera Merah Putih dan memasang umbul umbul dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Data yang diperoleh media ini untuk tiga kecamatan di sekitar wilayah Pamona Bersaudara, Kabupaten Poso, tercatat 15 kepala keluarga tak memasang bendera Merah Putih di halaman rumahnya.
Setelah ditelusuri, ternyata para kepala keluarga tersebut betul-betul tak ada kemampuan untuk membeli selembar bendera Sang Saka Merah Putih, apatah lagi dengan umubul-umbulnya.
“Kasihan pak, sedang makan tiap hari saja untuk kami sekeluarga susah. Mana mungkin kami dahulukan kain. Ingin sekali untuk memasang bendera dan umbul-umbul itu, tapi yang kebih kami butuhkan adalah kebutuhan sehari-hari,” kata salah seorang warga yang di halaman rumahnya tak terpasang Bendera Merah Putih, kepada media ini, Sabtu (16/8/2025).
Kepala keluarga yang menggantungkan mata pencahariannya dengan bertani palawija, dengan polos mengungkapkan kepada media ini, bahwa ia tak memasang Bendera Merah Putih bukan sebagai bentuk pembangkangan. Tapi, kondisi ekonomi yang memang mengharuskan dia lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan sehari-harinya di tengah sulitnya mengumpulkan rupiah, hanya dari mengandalkan bertani Palawija.
“Bukan berarti kami membangkang, tapi itulah keadaan kami, di hati ini tetap NKRI dan merah putih selalu hati ini, tapi orang miskin pak,” ujarnya lirih.
Warga yang tak bisa membeli Bendera Merah Putih di momen perayaan Kemerdekaan RI bagi Pegiat Korupsi di Kabupaten Poso, merupakan potret kemiskinan warga yang selama ini nyaris tak terpantau oleh pemerintah.
Bagi sebagian orang, potret kemiskinan ini seolah didramatisir hanya karena ketidakmampuan membeli selembar bendera merah putih. Tapi itulah kondisi riilnya, membeli bendera seharga dua puluhan ribu rupiah tersebut, apatah lagi membeli beras yang kini terus merangkak naik harganya di kisaran Rp18.000 per kilogram.
Menurut pegiat Korupsi kepada media ini mengatakan, sebenarnya memang menarik jika baru di tiga kecamatan sudah ditemukan 15 kepala keluarga yang kurang beruntung. Padahal, Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten yang paling terdepan pengentasan kemiskinannya.
“Baru tiga kecamatan sudah 15 kepala keluarga yang kurang mampu, bagaimana pengelolaan dana desa serta dana kelurahan yang ada di wilayah itu. Bagaimana bila data tersebut dikumpulkan sekabupaten Poso, berapa jumlahnya ? Jika melihat dari foto- foto kepemilikan rumah penduduk, memang masih tergolong digaris kemiskinan. Bisa jadi penilaian daerah ini sudah keluar dari status berada digaris kemiskinan dipertanyakan,” tanya KRAK Sulteng.
Sementara itu, pihak Pemda Poso melalui leading sektor yang menangani pengentasan kemiskinan belum memberikan tanggapannya kepada media ini terkait informasi potret kemiskinan tersebut. (deddy/teraskabar)
