Morowali, Teraskabar.id– Kebijakan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kabupaten Morowali memperoleh implementasi konkret di tingkat desa. Hal ini didasarkan pada Instruksi Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/38/BAG-TAPEM/IX/2025. Surat edaran tersebut secara substansial mengamanatkan seluruh aparatur desa, perangkat keamanan lokal, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan lingkungan berbasis partisipasi warga.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Muryanto, bersama aparat TNI dalam hal ini Pelda Arifin, Serka Alimudin, Sertu Adi Putra dan Hansip Linmas Desa Harapan Jaya, melaksanakan patroli malam sekaligus melakukan inspeksi terhadap sejumlah rumah kos yang dianggap berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, Selasa malam (16/9/2025).
Muryanto menegaskan bahwa keberadaan Siskamling tidak hanya sekadar rutinitas ronda malam, tetapi merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan kolektif masyarakat. “Kami mengadakan patroli dan sidak ke kos-kosan untuk mencari tahu warga masuk yang identitasnya tidak jelas. Dan untuk Siskamling, saya selaku Kepala Desa mengimbau masyarakat agar mengaktifkan kegiatan ronda malam dan akan segera dijadwalkan,” ujarnya.
Langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk revitalisasi kearifan lokal dalam mengelola keamanan berbasis komunitas. Siskamling tidak hanya mengedepankan aspek preventif terhadap potensi kriminalitas, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antarwarga. Dengan demikian, program ini memiliki dimensi strategis, membangun kesadaran kolektif, meningkatkan tanggung jawab sosial, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Surat Edaran Bupati Morowali dapat dipahami sebagai manifestasi dari paradigma governance yang menekankan kolaborasi antara aktor negara dan masyarakat sipil. Aktivasi kembali Siskamling, desa memiliki ruang otonom untuk mengelola stabilitas sosial sesuai dengan konteks lokal.
Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program ini sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan warga, Siskamling hanya akan menjadi formalitas administratif. Namun, dengan sinergi yang kuat, kebijakan ini berpotensi menjadi model keberhasilan pengelolaan keamanan berbasis partisipasi masyarakat di tingkat daerah. (Ghaff/Teraskabar)
