Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyuarakan duka mendalam atas tragedi maut PETI Poboya yang merenggut nyawa seorang pekerja tambang ilegal. Peristiwa itu terjadi di lokasi Vavolapo, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sabtu (24/1/2026). Oleh karena itu, Safri meminta negara hadir secara nyata dan bertindak tegas.
Safri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Selain itu, ia menyatakan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan negara. Selanjutnya, ia menolak anggapan bahwa peristiwa itu sekadar kecelakaan kerja biasa. Dengan demikian, ia menempatkan peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan serius.
“Kami turut berduka cita dan prihatin atas meninggalnya salah seorang pekerja di area PETI Poboya. Peristiwa ini bukan insiden biasa, tetapi akumulasi dari pembiaran panjang terhadap pertambangan ilegal.” ucap Safri, Senin (26/1/2026).
Tragedi Maut PETI Poboya, Safri: Ini Akumulasi Pembiaran Tambang Ilegal
Safri menegaskan bahwa tragedi maut PETI Poboya muncul dari pembiaran panjang terhadap aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, berbagai pihak selama ini menutup mata terhadap praktik PETI di kawasan Poboya. Oleh sebab itu, ia menilai negara gagal melindungi warganya. Bahkan, ia menyebut negara absen dari tanggung jawab konstitusional.
Ia menjelaskan bahwa kematian pekerja tersebut membongkar kebohongan publik. Selanjutnya, ia menyebut tragedi itu sebagai fakta berdarah yang menampar keras pihak-pihak yang menyangkal keberadaan PETI. Dengan kata lain, ia menyebut tragedi itu sebagai bukti lapangan yang tak terbantahkan.
“Kematian pekerja di lokasi tambang ilegal Poboya adalah bukti nyata sekaligus tamparan keras terhadap klaim menyesatkan yang menyebut tidak ada tambang ilegal di Poboya.” tegasnya.
Safri menolak penggunaan istilah kecelakaan kerja. Kemudian, ia menegaskan bahwa eksploitasi manusia terjadi di tambang ilegal. Menurutnya, para pelaku usaha ilegal mengabaikan standar keselamatan. Selain itu, mereka mengabaikan hukum. Akibatnya, kawasan PETI berubah menjadi ladang maut.
“Jangan bungkus tragedi ini dengan istilah kecelakaan kerja. Yang terjadi adalah eksploitasi manusia di tambang ilegal, sementara negara gagal hadir melindungi warganya.” ungkapnya.
Desakan Penegakan Hukum Menyeluruh
Lebih lanjut, Safri mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi maut PETI Poboya. Ia meminta polisi mengungkap para pemodal tambang ilegal. Selanjutnya, ia meminta aparat membuka identitas aktor di balik layar. Dengan begitu, penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan.
“Polisi harus mengusut tuntas peristiwa tragis ini, termasuk mengungkap para pemodal dan aktor di balik layar tambang ilegal, agar penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan.” bebernya.
Safri menilai para cukong selama ini menikmati keuntungan besar. Sementara itu, masyarakat menanggung dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, warga menghadapi jalan rusak, sungai tercemar, dan konflik sosial. Kini, menurutnya, nyawa manusia ikut melayang. Oleh karena itu, ia meminta tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap nyawa yang hilang mencerminkan kelalaian kolektif. Selanjutnya, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan. Bahkan, ia meminta penertiban menyeluruh terhadap seluruh aktivitas PETI di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, ia menuntut kehadiran negara secara konkret.
Titik Balik Penegakan Hukum
Safri menyebut tragedi maut PETI Poboya sebagai titik balik. Oleh karena itu, ia mendorong penegakan hukum yang tegas, menyeluruh, dan konsisten. Selanjutnya, ia meminta sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, ia meminta evaluasi total terhadap kebijakan pengawasan tambang.
Ia juga mengajak masyarakat melaporkan aktivitas tambang ilegal. Selain itu, ia meminta media terus mengawal isu PETI. Dengan demikian, publik memperoleh informasi yang jujur dan utuh. Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya transparansi.
Akhirnya, Safri melontarkan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa setiap detik pembiaran terhadap tambang ilegal mengancam nyawa rakyat. Oleh karena itu, ia meminta negara bertindak cepat dan tegas.
“Jika negara terus diam, maka negara harus siap menanggung dosa kemanusiaan berikutnya.” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar).
