Palu, Teraskabar.id – Perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, agar daerah penghasil nikel mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil mulai membuahkan hasil. Setelah pernyataannya viral usai disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kemendagri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (1/5/2025), langsung merespon.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Anwar Hafid tiba tiba menerima telepon dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, M.S.
Momen Gubernur Anwar Hafid menerima telpon dari Menteri Rachmat di tengah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bertajuk BERANI NGOPI (Ngobrol Produktif) yang berlangsung di kafe Tanaris, Kamis (1/5/2025).
Dalam percakapan tersebut, terkuak jika menteri mengundang Gubernur Anwar Hafid bersama Kepala Bappeda Sulteng untuk menghadiri pertemuan penting di kantor kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Senin (5/5/2025).
“Alhamdulillah, tadi pagi saat kami sedang melaksanakan talk show dalam rangka Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS, saya ditelepon oleh Pak Deputi dari Kementerian Bappenas dan saya bicara langsung dengan Kepala Bappenas,” kata Anwar Hafid kepada media, Kamis (1/5/2025).
Gubernur menerangkan bahwa pertemuan nanti, akan dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang khususnya nikel yang tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng.
Kepala Bappenas bahkan meminta Gubernur Anwar menyusun kajian resmi sebagai langkah awal pembahasan di tingkat nasional, membuka peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.
“Beliau menyampaikan, ‘Tolong Pak Gubernur dibuatkan kajiannya supaya nanti kita sama-sama presentasikan di Jakarta, sehingga kita bisa melihat dan mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana sungguhnya proporsi yang adil buat masyarakat Sulawesi Tengah dengan adanya industri, kawasan-kawasan industri penghasil nikel di Indonesia ini,’” ujar Anwar Hafid.
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang adil bukanlah hal baru baginya. Sejak menjabat sebagai Bupati Morowali, beliau telah menyuarakan pentingnya pembagian DBH yang proporsional kepada daerah penghasil.
“Saya kira ini adalah hal yang harus kita perjuangkan oleh semua stakeholder, elemen masyarakat Sulawesi Tengah. Karena memang kita ini adalah salah satu penghasil devisa negara dengan adanya industri-industri smelter nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Sehingga kita berharap bahwa ke depan ini perhitungan DBH itu setidaknya diberikan secara proporsional kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu kabupaten penghasil maupun pemerintah Sulawesi Tengah secara umum,” tegasnya.
Anwar Hafid juga menyoroti perbedaan antara DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era pasca-tambang. “Karena dana ini langsung ke pemerintah daerah, beda dengan CSR yang juga CSR adalah kewenangan perusahaan sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” jelasnya.
Dukungan terhadap perjuangan ini datang dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. “Saya sangat bersyukur bahwa ternyata apa yang saya suarakan ini sekarang menjadi viral dan itu mendapat dukungan luar biasa. Saya melihat diskusi di setiap grup-grup WhatsApp yang ada di Sulawesi Tengah ini, kebanyakan memberikan support agar terus kita berjuang bersama-sama,” ungkap Anwar Hafid.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun data dan program-program pembangunan prioritas yang akan didukung oleh DBH.
Gubernur Anwar Hafid berharap bahwa dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Bappenas, Sulawesi Tengah dapat memperoleh porsi DBH yang adil, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami butuh ada kekuatan fiskal daerah dengan berharap dari dana bagi hasil itu untuk mendukung semua program-program Bapak Presiden, sehingga ini bisa terwujud dengan baik dan masyarakat pasti sejahtera, Sulawesi Tengah juga begitu,” pungkasnya.
Sebelumnya hal ini telah disuarakan oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada Selasa (29/4/2025).
Keprihatinan Gubernur Sulteng mengenai DBH ke daerah lantas viral di jagat maya dan jadi perhatian nasional.
Hal ini mendorong Menteri PPN menelepon Gubernur Anwar Hafid dengan mengundangnya langsung ke Jakarta untuk memberikan paparan.
Hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan Menteri PPN ke Presiden Prabowo untuk ditindaklanjuti.
Dalam pandangan Gubernur Anwar Hafid, akar masalah ketimpangan DBH terletak pada mekanisme pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini masih diberlakukan di mulut tambang atau sektor hulu, yaitu pada proses eksplorasi dan penambangan.
Hal ini jadi penyebab mengapa nilai DBH ke daerah penghasil minim dan tidak adil, karena pajak dikenakan pada ore atau bijih nikel.
Padahal, jika pengenaan PNBP dilakukan di mulut industri atau hilir, pada produk olahan seperti stainless steel (baja tahan karat) yang memiliki nilai jual tinggi, maka DBH ke daerah diyakini gubernur akan lebih besar dan adil.
Instruksi langsung presiden ke menteri PPN ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat yang responsif terhadap aspirasi daerah dan kepentingan rakyat demi terwujudnya pembangunan yang adil merata.
Gubernur lalu memohon dukungan teman-teman buruh/pekerja agar pertemuan di Jakarta nanti menjadi titik awal perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil tambang seperti Sulteng guna mendorong pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Dengan perbaikan kebijakan DBH ini akan berkorelasi dengan meningkatnya PAD sehingga Sulteng bisa bersaing dengan provinsi-provinsi mapan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Ini hak daerah yang harus diperjuangkan,” tegasnya dengan berani. (red/teraskabar)
