Segelas Kopi manis dari Abd. Ghafur Halim (Jurnalis Teraskabar)
ADA yang berbeda dari sebuah mikrofon yang digenggam hari itu, Kamis 10 Juli 2025, di halaman kantor PT ADP, di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Bukan sekadar alat bicara, tapi semacam lonceng yang membangunkan nalar kekuasaan dari tidurnya. Dan suara itu datang dari seseorang, yang jujur saja, jarang saya harapkan akan bicara sekeras ini: Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas.
Di hadapan tumpukan endapan lumpur yang merusak, dan wajah-wajah warga yang lebih lelah dari biasanya, lahirlah sebuah pernyataan yang tidak biasa: “Musibah ini bukan dari alam, tapi dari perusahaan…”
Saya berhenti sejenak. Tidak karena kalimat itu mengagetkan, tapi karena akhirnya ada pejabat yang menanggalkan baju basa-basi birokrasi dan berdiri di tengah lumpur bersama rakyat secara harfiah dan politis.
Dalam negara yang makin sering membela modal, posisi “berdiri di tengah” bukan sekadar klaim netralitas. Itu medan tempur. Terlebih ketika lumpur yang merambah jalan raya, pekarangan rumah warga, tempat usaha warga, lahan perkebunan dan pertanian warga, justru datang dari aktivitas yang katanya membawa kemajuan. Maka ketika Ibu Wakil Bupati berkata,
“Saya tidak akan meninggalkan tempat ini kalau tidak ada kejelasan,”. Itu bukan hanya kalimat politis. Itu uji nyali pejabat publik.
Kita tahu, betapa sering penderitaan rakyat ditenggelamkan oleh data teknis dan bahasa hukum yang hanya bisa dipahami oleh elit birokrat dan korporat. Tapi lumpur tidak tahu pasal. Ia hanya tahu arah turun. Dan sayangnya, yang pertama ia tuju adalah Koropusi.
Yang menarik dari pernyataan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, bukan hanya substansinya, tapi konteksnya. Ini bukan forum resmi. Ini bukan mimbar istana. Ini halaman kantor perusahaan. Maka ketika seorang pejabat setingkat Wakil Bupati memilih berkata keras di situ, ia sedang menyalakan sinyal: bahwa pemerintah masih ada bersama rakyat.
Bagi saya pribadi, pernyataan itu bukan sekadar ekspresi sesaat. Ia adalah tekanan terhadap sistem yang selama ini terlalu lembek terhadap pelaku industri. Ia adalah ajakan untuk tidak lagi bersikap netral terhadap ketidakadilan. Karena siapa yang mengaku netral di tengah ketimpangan, sejatinya sedang berpihak pada penindas.
Dan pernyataan itu juga semacam pagar: bahwa masyarakat Morowali tidak sedang butuh simpati, tapi solusi. Bahwa warga Koropusi tidak ingin difoto lalu dilupakan, tapi dikompensasi secara layak dan adil.
Saya tidak ingin memuji berlebihan. Tetapi peristiwa ini adalah salah satu dari sedikit momen langka di mana seorang pejabat daerah menyadari otoritasnya. Tidak sekadar sebagai penengah administratif, tetapi sebagai pengaman keadilan. Dan keberanian untuk ‘tidak pulang sebelum ada penyelesaian’ adalah bentuk paling sederhana dari solidaritas negara kepada warganya.
Kini, semua tergantung tindak lanjutnya. Apakah pernyataan itu akan mengendap bersama lumpur, atau menjadi dasar perubahan sistemik? Apakah suara Wakil Bupati itu akan menjadi pembuka pintu dialog baru, atau hanya gema sesaat yang dikalahkan oleh suara alat berat?.
Saya menulis ini bukan untuk memuja. Tapi karena saya ingin memastikan: bahwa ketegasan itu dicatat. Bahwa masyarakat tahu, ada yang berdiri bersama mereka, walau sejenak dan bahwa sejarah tidak dimonopoli oleh perusahaan.
Saya ingin menutup tulisan ini dengan sebuah ucapan, Terima kasih ibu Iriane Iliyas, sudah hadir di tengah-tengah keresahan rakyat. Nasib baik akan terus menyertaimu.
