Palu, Teraskabar.id – Momentum May Day 2026 atau Hari Buruh Internasional mendorong perhatian serius terhadap posisi buruh dalam pembangunan ekonomi. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyampaikan ucapan Selamat Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026). Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat peran pekerja sebagai subjek utama pembangunan.
Dalam pernyataannya, Safri menegaskan bahwa kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus berjalan lebih erat. Oleh karena itu, ia menilai semua pihak perlu membangun hubungan industrial yang sehat. Dengan demikian, setiap unsur dapat saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing secara berimbang.
Lebih lanjut, Safri menyebut peringatan Hari Buruh tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Sebaliknya, momentum ini harus menjadi ruang refleksi bersama. Ia menekankan bahwa pertumbuhan industri hanya akan bermakna jika manfaatnya dirasakan secara luas, bukan hanya oleh kelompok tertentu.
“May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Sebaliknya, ini momentum untuk memperkuat kolaborasi. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus berjalan seiring,” ujar Safri.
Momentum May Day 2026: Tantangan Industri dan Ancaman PHK
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Morowali-Morowali Utara ini menyoroti tantangan besar yang muncul di tengah transformasi industri. Seiring perkembangan teknologi, ia melihat risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja.
Ia secara khusus menyinggung kasus PHK di kawasan industri Morowali Utara, termasuk di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi alarm serius. Bahkan, ia menilai negara tidak boleh abai terhadap kondisi tersebut.
“PHK harus menjadi perhatian serius. Negara harus hadir dan memberikan kepastian perlindungan kerja,” tegasnya.
Selain itu, Safri menilai buruh di Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Misalnya, ketidakpastian kerja, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, hingga ancaman keselamatan kerja yang tinggi. Oleh sebab itu, ia meminta langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Upah, Tenaga Kerja Lokal, dan K3
Selanjutnya, Safri mengangkat isu upah yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial. Ia menilai buruh lokal kerap tersisih akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan afirmatif yang berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Harus ada keberpihakan yang jelas,” ujarnya.
Di samping itu, Safri juga menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Terlebih lagi, sektor industri dan pertambangan memiliki risiko tinggi. Karena itu, ia menegaskan bahwa perusahaan harus memprioritaskan keselamatan pekerja.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam penerapan K3 dapat berakibat fatal. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi merenggut nyawa pekerja. Dengan demikian, pengawasan harus diperketat secara konsisten.
Lingkungan dan Keadilan Sosial
Tidak hanya itu, Safri juga mengaitkan persoalan buruh dengan dampak lingkungan. Ia menilai aktivitas industri yang merusak lingkungan turut memengaruhi kualitas hidup pekerja. Oleh sebab itu, ia meminta praktik industri yang merusak segera dihentikan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Momentum May Day 2026 kembali menjadi pengingat penting. Safri menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud jika buruh ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Dengan kata lain, buruh tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai alat produksi.
Lebih lanjut, ia menyebut perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap buruh harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, semua pihak perlu memperkuat komitmen bersama.
Sebagai penutup, Safri kembali menegaskan pesan utamanya. Momentum May Day 2026 harus mendorong perubahan nyata. Bahkan, ia berharap seluruh kebijakan ke depan benar-benar berpihak pada pekerja. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. (G)
