Palu, Teraskabar.id – Perekonomian Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Triwulan (TW) I tahun 2026 tumbuh 8,32% secara tahunan atau (year on year, yoy). Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun atau TW IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,4% (yoy), ekonomi Sulteng melambat di awal 2026 (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulteng, Muhamad Irfan Sukarna menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2026 ini, imbas dari industri pengolahan sebagai lapangan usaha utama Sulteng melambat. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 5,49%.
“Industri pengolahan melambat akibat perlambatan industri logam dasar nikel akibat tekanan internal dan eksternal, namun tetap tumbuh dalam level tinggi,” kata Irfan Sukarna pada acara Jurnalis Update, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini diinisiasi OJK Sulteng menghadirkan Kepala Perwakilan BI Sulteng dan Kepala DJPb Sulteng berlangsung di Yolks Coffee and Koloni Space Jl. Wolter Monginsidi Palu.
Kepala BI Sulteng mengungkapkan, ada tiga faktor internal penyebab perlambatan pada industry logam dasar nikel di Sulteng. Pertama, Pembatasan kuota RKAB bijih nikel yang berpotensi membatasi pengadaan bahan baku industri pengolahan nikel.
Kedua, Penambahan produksi NPI dan MHP relatif terbatas seiring moratorium pemerintah terhadap smelter kelas 1.
Ketiga, Pehitungan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) menghitung komponen lain di luar nikel, meningkatkan harga.
Sedangkan factor eksternal adalah, tertahannya produksi MHP akibat kenaikan ongkos produksi dampak terganggunya supply sulfur.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Sulteng 8,32% di TW I 2026 merupakan PDRB tertinggi ketiga secara nasional, di bawah Maluku Utara (19,63%) dan Nusa Tenggara Barat (13,64%). Namun secara distribusi, Sulteng melampaui dari dua provinsi tersebut. Distribusi Sulteng sebesar 1,79%, sementara Maluku Utara mencapai 0,6% dan Nusa Tenggara Barat 0,84%.
Kepala BI Sulteng mengatakan, ekonomi Sulawesi Tengah pada 2026 diprakirakan masih tumbuh tinggi dalam rentang 7,75 – 8,55% (yoy) dan inflasi Sulawesi Tengah diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasarannya yang sebesar 2,5 ± 1%, meskipun terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian.
Beberapa risiko yang perlu dicermati lanjutnya, yaitu dari sisi domestik, pembatasan kuota RKAB bijih nikel berpotensi membatasi pasokan bahan baku industri pengolahan , sementara moratorium smelter kelas 1 menyebabkan penambahan kapasitas produksi NPI dan MHP relatif terbatas. Selain itu, implementasi formula baru HPM berpotensi meningkatkan biaya bahan baku industri nikel.
Dari sisi eksternal, ketidakpastian geopolitik global berisiko mengganggu pasokan sulfur dan meningkatkan ongkos produksi industri berbasis MHP.
“Risiko cuaca juga perlu menjadi perhatian, khususnya potensi El Nino yang dapat menekan produksi sektor pertanian, perkebunan , dan perikanan di Sulawesi Tengah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, setelah melalui dinamika inflasi sepanjang 2025, Sulawesi Tengah mencatat inflasi sebesar 3,31% (yoy). inflasi Sulawesi Tengah pada 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5± 1% (yoy), didukung oleh penguatan upaya pengendalian inflasi serta terjaganya stabilitas pasokan . Meskipun demikian , tekanan inflasi masih perlu diwaspadai seiring potensi dampak El Nino, fragmentasi geopolitik global, kenaikan harga energi dan biaya distribusi, serta dinamika pasokan pangan. (red)
