Morowali, Teraskabar.id – Aliansi Masyarakat Kawasan Industri (AMKI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BTIIG Folili, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat. Aksi AMKI di BTIIG Morowali berlangsung pada Selasa (28/4/2026), massa aksi menyuarakan penolakan tegas terhadap uji publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Massa menilai proses yang sebelumnya digelar di Makassar pada Jumat (24/4/2026), tidak memenuhi prinsip partisipasi masyarakat terdampak. Karena itu, mereka datang ke kawasan industri untuk menyampaikan keberatan secara terbuka.
Selain itu, massa aksi membawa tuntutan yang jelas dan terstruktur. Mereka menilai uji publik cacat secara substansi sekaligus prosedur. Bahkan, mereka menyebut forum tersebut tidak melibatkan warga yang berada di lingkar kawasan industri. Oleh sebab itu, mereka menolak hasil uji publik tersebut secara menyeluruh.
Wasir Muhaemin Tegaskan Penolakan
Selanjutnya, Koordinator Aksi, Wasir Muhaemin, menyampaikan pernyataan tegas di hadapan peserta aksi. Ia menegaskan bahwa keputusan dari forum di Makassar tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendesak pihak terkait untuk membatalkan hasil uji publik tersebut.
“Kami menolak secara mutlak hasil uji publik tersebut karena tidak berpihak kepada masyarakat yang terdampak langsung. Proses ini harus diulang dengan melibatkan warga secara nyata,” ujar Wasir di lokasi aksi.
Di sisi lain, massa juga menyoroti penetapan desa-desa yang masuk dalam lingkar kawasan industri. Mereka menduga pihak tertentu menetapkan daftar tersebut secara sepihak. Akibatnya, sejumlah wilayah yang terdampak langsung justru tidak masuk dalam kategori prioritas. Oleh karena itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap data tersebut.
Tidak hanya itu, massa turut mendesak perusahaan agar mengambil tindakan tegas terhadap oknum Manajer Eksternal PT BTIIG. Mereka menilai oknum tersebut telah merusak kepercayaan publik. Bahkan, mereka menganggap tindakan tersebut memperburuk komunikasi antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Karena alasan itu, mereka menuntut langkah konkret dari manajemen.
Aksi AMKI di BTIIG Morowali: Ultimatum dan Dialog dengan Perusahaan
Kemudian, aksi AMKI di BTIIG Morowali berlanjut dengan penyampaian ultimatum. Massa menyatakan bahwa seluruh tuntutan bersifat final. Mereka tidak membuka ruang kompromi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan warga. Jika perusahaan tidak merespons, maka mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, pihak perusahaan merespons aksi tersebut dengan menerima perwakilan massa untuk berdialog. Dalam pertemuan itu, perwakilan perusahaan mendengarkan seluruh tuntutan yang disampaikan. Namun demikian, mereka belum memberikan keputusan langsung. Sebaliknya, mereka meminta waktu selama tiga hari untuk menyusun jawaban resmi.
Aksi AMKI di BTIIG Morowali: Kesadaran Publik dan Harapan Warga
Di samping itu, aksi AMKI di BTIIG Morowali menunjukkan meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses AMDAL. Warga tidak lagi menerima keputusan sepihak. Sebaliknya, mereka menuntut keterbukaan dan keadilan dalam setiap tahapan pembangunan industri.
Hingga berita ini diturunkan, perusahaan belum mengumumkan keputusan final. Namun demikian, dinamika yang terjadi menegaskan bahwa persoalan AMDAL di kawasan industri BTIIG masih menjadi isu krusial. Oleh karena itu, semua pihak perlu memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Pada akhirnya, aksi AMKI di BTIIG Morowali menjadi penanda kuat bahwa masyarakat menuntut haknya secara aktif. Mereka terus mengawal proses yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka berharap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. (G)
