Oleh Hasanuddin Atjo
BERDASAR RPJMN 2025 – 2030 Banggai Kepulauan (Bangkep) menjadi salah satu lokus Ketahanan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Blue Coast Project) bersama 7 kabupaten lainnya di Indonesia.
Pilot project ini didanai melalui lembaga IFAD (International Fund Agriculture Development) melalui Kementerian Bappenas dengan fokus pemberdayaan masyarakat, penataan ruang laut dan rantai pasok pangan
Banggai Kepulauan merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang 72 % wilayahnya merupakan perairan laut (6.700 km² ). Dimekarkan dari Banggai pada tahun 1999. Selanjutnya mekar lagi menjadi Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2013.
Kota Salakan menjadi ibukota Banggai Kepulauan. Penduduk kabupaten ini sekitar 120.000 jiwa dengan pekerjaan utama mereka adalah nelayan dan petani (Tanaman Pangan dan Perkebunan).
Sebagai kabupaten bertumpu pada potensi sumberdaya laut dan sedikit tanaman pangan (ubi Banggai) dan tanaman perkebunan (Kelapa dalam) menyebabkan kabupaten yang berada di tengah samudra ini memiliki keterbatasan fiskal.
Kebijakan pemangkasan dana TKD (transfer ke daerah) oleh Pemerintah pusat membuat kabupaten ini semakin sulit “bernafas” untuk membangun infrastruktur dasar, menurunkan kemiskinan dan pengangguran.
Pada tahun 2025 pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten ini hanya sebesar Rp65,80 miliar. Sementara itu dana TKD tahun 2026 turun menjadi Rp611,64 miliar. (Kemandirian kurang lebih hanya 10%).
Menyadari akan keterbatasan, Pemerintah Daerah Kabupaten ini sangat proaktif membangun komunikasi dengan Penerintah Provinsi dan Penerintah Pusat untuk kemandirian fiskal dan peningkatan daya beli maupun penyerapan tenaga kerja.
Rabu Sore, 23 September 2026 bertempat di salah satu Cafe Kota Palu, Bupati Bangkep Rusli Moidady berkesempatan hadir dalam dialog terbatas dengan beberapa pemerhati kota Palu.
Salah satu fokus dialog adalah bagaimana starateginya agar PSN (Proyek Strategi Nasional) blue economy itu dapat dikelola secara optimal, dan kemudian berdampak terhadap naiknya kemandirian fiskal maupun kesejahteraan masyarakat.
Tiga potensi mengemuka yang prioritas dikembangkan terkait praktik blue economy antara lain Paisupok (Danau Kaca) yang sudah viral, keberadaan Suku Bajo sebagai orang yang hidup dan tinggal di atas laut dengan ragam budaya serta potensi Kelautan dan Perikanan (tangkap dan budidaya)
Terungkap dalam diskusi sore itu bahwa aksesibilitas maupun standar akomodasi jadi salah satu target yang perlu segera disikapi. Intervensi Kementerian Perhubungan tentunya menjadi strategis sebagai pemicu.
Penataan, pengelolaan ruang laut, dan revitalisasi kawasan pemukiman suku Bajo yang diperkiraksn sebanyak 1.000 KK
(Kepala Keluarga) menjadi poin yang tidak kalah pentingnya. Kehadiran Kementerian-KP dan Perumahan menjadi harapan.
Diharapkan bahwa revitalisasi kawasan pemukiman memberi ruang lahirnya homestay yang bisa memberi pendapatan bagi warga pesisir, utamanya yang berada disekitar danau dan objek destinasi lainnya.
Investasi swasta membangun akomodasi berbintang dinilai mendesak untuk menampung wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Kemudahan akses pembiayaan tentunya menjadi harapan.
Praktik konservasi buka tutup eksploitasi gurita (octopus) yang diinisiasi salah satu NGO dinilai telah menberi dampak bagi kesejahteraan nelayan. Selain itu cara ini bisa menjadi pembelajaran di tempat lain dan sekaligus memperkuat destinasi wisata.
Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) dan rumput laut ditetapkan jadi komoditi unggulan projek blue economy Bangkep. Diperlukan peta jalan implementatif agar kedua komoditi ini nantinya berujung pada industrislisasi.
Mengakhiri dialog itu, sepakat bahwa mendesak lahirnya satu desain besar dari implementasi blue economy di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sinergitas daerah (Kabupaten, Provinsi) dan pusat diharapkan terbangun. (***)
