Oleh : Founder kailipost.com
DISKURSUS Pajak daerah lagi trending menjadi polemik di masa kampanye Pilkada Kota Palu 2024. Demikian laporan di rapat redaksi kailipost.com secara vebinar, Rabu 9 Oktober 2024. Cluenya adalah ‘Hadianto menekankan pajak sebagai pendapatan asli daerah sebagai prioriti adalah hal yang salah’ begitu kira kira saya simpulkan di webinar internal jajaran redaksi kailipost.com
Memang penting memahami terlebih dahulu. Apa artinya Pajak. Dan apa artinya Retribusi. Dan apa persamaan dari kedua kebijakan pemerintah daerah soal itu. Dengan demikian alat peningkatan fiskal daerah baik dari retribusi dan pajak daerah tidak dijadikan black operation di Pilkada.
Baca juga: Revitalisasi Lapangan Vatulemo, Kado Manis Hadianto Rasyid untuk Warga Palu
Tiga pekan lalu saya mengikuti paparan mitra sebuah lembaga survei terkenal di Indonesia. Rekan mitra Litbang Kompas, di Jakarta. Menemani Mayjen (purn) Agusto. Salah satunya dipaparkan model model dan antisipasi black operation dan counter black operation. Khususnya pasti akan digunakan di Pilkada 2024. Orang mengenalnya sejak lama kampanye negatif atau kampanye hitam.
Isu pajak dan retribusi dijadikan alat menyerang petahana Hadianto Rasyid menurut kajian saya ‘bagai peluru hampa’ saja. Kenaikan fiskal daerah dimana – mana menjadi alat penting menumbuh kreatifkan pendapatan asli daerah (PAD). Sulawesi Tengah bahkan naik pendapatan kendaraan bermotor (PKB) itulah yang mendongkrak hingga Rp 2,2 triliun PAD saat ini. Naik APBD sampai 6,3 triliun.
Baca juga: Hadianto Rasyid Harap Masyarakat Manfaatkan Bus Trans Palu
Menyerang Hadianto dengan banyaknya penerapan pajak dan retribusi akan mudah dipatahkan. Karena tiga tahun menjadi Wali kota, Palu banyak perubahan. Kecuali Palu tidak berubah maka operasi hitam ‘Hadi dan Pajak’ sangat manjur.
Soal pajak restoran, warung makan pernah menjadi isu pemberitaan. Engagement isu Pajak 10 persen bagi pelaku usaha restoran dan warung makan siap saji kelas emperan (Mas Joko) sempat trending di sosial media dan media online. Penerapan pajak dan retribusi mesti dan sangat hati – hati. Karena pelaku UMKM warung warung makan pinggiran, penjual gorengan, dan lainnya pernah menolak ‘pajak’ 10 persen Pemkot Palu.
Baca juga: Hadianto Rasyid Siap Fasilitasi Warga Menembus Keterisolasian Dusun Uwentumbu Kota Palu
Mestinya Hadi di masa kampanye di challenge dan diajak debat dan adu pikiran soal soal aktual dan memasyarakat. Bukan isu sektoral lagi. Tapi mesti digiring dia (petahana) bagaimana Palu menjadi sentra strategis penyangga atau pemasok ibukota negara Nusantara (IKN). Karena Palu adalah bagian dari wilayah strategis atau bagian dari Kawasan Selat Makassar, yang salah satu pintu utama pertumbuhan ekonomi Indonesia Emas 2045.
Hadi mesti ditantang bicara agak perspektif. Palu mau dibikin apa sampai 2029? Palu butuh skin care saat ini tidak salah. Agar lebih cantik. Lebih cerah dipandang orang luar. Tidak kumuh. Ada ruang publik. Sudah benar. Tapi setelah banyak belanja skin care, Palu juga mesti disiapkan sebagai kota mandiri, maju sebagai wilayah yang circle IKN. Dicarikan saja isunya. Apa yang mendesak. Paksa dia bicara itu. Pasti akan lebih menantang dan transformatif ke milenial. Tanya juga itu bangunan Mall sudah ada yang pelihara ikan mujaer. Hahaha ***
