Morowali, Teraskabar.id – Bupati Morowali tekankan pengelolaan anggaran agar APBD 2026 tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah cara melihat keberhasilan anggaran.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup mengejar angka realisasi belanja. Sebaliknya, setiap rupiah harus menjawab kebutuhan publik.
Iksan menyampaikan pesan tersebut saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati Morowali, Senin (10/8/2026).
Anggaran Tidak Cukup Hanya Terserap
Pemerintah Kabupaten Morowali kini memasuki fase penting dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, setiap OPD perlu mengevaluasi program yang sudah berjalan sebelum memasuki perubahan anggaran.
Evaluasi tersebut harus menjawab satu pertanyaan utama. Apakah program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat?
Dalam konteks itu, Bupati Morowali tekankan pengelolaan anggaran sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar administrasi belanja.
Ia menilai serapan anggaran hanya menunjukkan kemampuan pemerintah membelanjakan dana. Namun, angka tersebut belum otomatis menggambarkan keberhasilan pembangunan.
Dampaknya justru terlihat ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan merata.
“Jangan sampai kita hanya berlomba menghabiskan anggaran, tetapi belanja yang dilakukan tidak tepat sasaran. Kalau datanya tepat, tidak ada masalah. Yang penting anggaran tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan adanya penekanan pada kualitas belanja, bukan sekadar kuantitas pengeluaran.
Dengan demikian, OPD perlu menghubungkan perencanaan, data, anggaran, pelaksanaan, dan hasil secara lebih konsisten.
Bupati Morowali Tekankan Pengelolaan Anggaran Harus Berbasis Evaluasi
Perubahan anggaran juga membutuhkan dasar yang kuat. Karena itu, evaluasi program menjadi bagian penting sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Setiap OPD perlu mengetahui program mana yang efektif dan mana yang membutuhkan penyesuaian.
Selain itu, pemerintah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Data kemudian menjadi fondasi penting dalam menentukan prioritas belanja.
Bupati Morowali tekankan pengelolaan anggaran dengan pendekatan tersebut agar kebijakan tidak berjalan berdasarkan asumsi semata.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan pembangunan menjangkau masyarakat secara merata.
Untuk mencapai tujuan itu, jajaran pemerintah daerah perlu turun langsung ke lapangan. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah melihat kebutuhan warga sekaligus menguji kesesuaian program.
Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti pada laporan administratif. Sebaliknya, evaluasi dapat membandingkan rencana pemerintah dengan kondisi nyata masyarakat.
Bupati Morowali Tekankan Pengelolaan Anggaran Harus Menjadikan Pelayanan Publik Sebagai Ukuran Utama
Orientasi anggaran pada pelayanan publik juga membawa konsekuensi bagi setiap kepala OPD. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
Mereka juga harus memastikan program tersebut menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Bupati mendorong seluruh kepala OPD terus menciptakan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Namun, inovasi membutuhkan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan. Setiap kebijakan baru harus melalui pembahasan dan koordinasi yang memadai.
Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara inovasi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Kita harus memastikan apa yang kita bawa sampai pada tujuan, yaitu pelayanan yang tepat sasaran dan merata kepada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pemerintah menempatkan manfaat publik sebagai tujuan akhir pengelolaan APBD.
Kesehatan dan Pendidikan Mendapat Perhatian
Bupati secara khusus meminta OPD yang menangani pelayanan dasar meningkatkan kualitas layanan.
Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian penting dari perhatian tersebut. Kedua sektor itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan anggaran menghasilkan layanan yang mudah diakses dan berkualitas.
Bupati Morowali tekankan pengelolaan anggaran agar prioritas tersebut mendapat dukungan kebijakan yang tepat.
Selain itu, pemerintah harus memastikan program tidak hanya menjangkau wilayah yang mudah mendapat layanan.
Masyarakat di berbagai wilayah juga membutuhkan akses yang setara terhadap pelayanan dasar.
Pendekatan tersebut pada akhirnya menempatkan APBD sebagai instrumen pemerataan.
Tantangan Pemerintah Setelah Penetapan Anggaran
Pesan Bupati juga menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah harus mampu membuktikan hubungan antara anggaran dan manfaat pembangunan.
Serapan tinggi tanpa dampak nyata justru dapat memperlemah kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, belanja yang tepat sasaran dapat memperkuat legitimasi pemerintah.
Karena itu, setiap OPD membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih konkret. Indikator tersebut tidak hanya mencatat jumlah anggaran yang terserap.
Lebih jauh, indikator harus menunjukkan perubahan kualitas pelayanan dan manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, Bupati Morowali tekankan pengelolaan anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh jajaran bekerja optimal, bertanggung jawab, dan ikhlas menjalankan program pembangunan.
Tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan APBD bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Morowali. (G).
